Nama Negara: Republik Federasi Jerman, Bundesrepublik Deutschland (bahasa Jerman) atau Federal Republic of Germany (bahasa Inggris).

Bentuk Negara: Republik Federasi, dengan Sistim Pemerintahan Demokrasi Parlementer dengan Dasar negara Demokrasi yang dituangkan dalam Konstitusi (Grundgesetz) tahun 1949.

Lambang Negara: Burung Elang (Adler)
Lagu Kebangsaan: Deutschlandslied (ciptaan:Josef Haydn)
Bendera: Terdiri dari tiga strip dengan urutan warna dari atas: hitam, merah dan kuning emas (perbandingan ukuran 5:3).

Setelah penyatuan bekas Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dengan bekas Republik Demokrasi Jerman (Jerman Timur) pada tanggal 3 Oktober 1990, Republik Federasi Jerman terdiri dari 16 Negara Bagian (Bundesländer). Setiap Negara Bagian tersebut memiliki otonomi penuh kecuali di bidang kebijakan politik luar negeri, pertahanan dan keuangan yang berada ditangan Pemerintah Pusat (Bundesregierung).

Enambelas Negara Bagian Jerman (Bundesländer) adalah: Baden-Wüttenberg (Ibukota Stuttgart), Bavaria (Ibukota Munich), Berlin,Brandenburg (Ibukota Potsdam), Bremen,Hamburg, Hessen (ibukota Wiesbaden),Lower Saxony (Ibukota Hannover), Meckleburg-Vorpommern (Ibukota Schwerin), North Rhine Westfalia (Ibukota Düsseldorf),Rheinland-Palatinate (Ibukota Mainz), Saarland (Ibukota Saarbrücken), Saxony (Ibukota Dresden),Saxony-Anhalt (Ibukota Magdeburg),Schleswig-Holstein (Ibukota Kiel), Thuringia (Ibukota Erfurt).

Kepala Negara: Presiden Horst Köhler (Non Partisan yang dicalonkan oleh CDU/CSU). Pada tanggal 23 Mei 2009, Horst Köhler terpilih kembali pada Pemilihan Presiden Federal untuk masa jabatan 5 tahun dengan batas maksimum 2 kali masa jabatan.

Pemerintahan: Pemerintah koalisi “Hitam-Kuning” antara CDU/CSU dan FDP (untuk masa Oktober 2009 - Oktober 2013) dibawah Kanselir Angela Merkel (CDU/CSU) dan wakilnya Guido Westerwelle (FDP).

Ibukota: Berlin
Berlin ditetapkan kembali sebagai ibukota Jerman bersatu berdasarkan Keputusan Parlemen (Bundestag) tanggal 20 Juni 1991. Namun pelaksanaan pemindahan Ibukota dari Bonn ke Berlin baru pada akhir tahun 1999.

Agama: Jerman Bagian Barat: Katholik Roma: 42,9%, Protestan: 40,7%, Yahudi: 6,4%, lain-lain: 2,8%; Jerman Bagian Timur: mayoritas beragama Protestan dan Katholik Roma 1,5 Juta.

Mata Uang: Euro (€)

Letak Geografis:
Luas wilayah Jerman adalah sebesar 357.041 km² dan terletak di jantung Eropa dan berbatasan di Utara dengan Denmark, Laut Utara dan Laut Baltik; di Selatan dengan Swiss dan Austria; di Barat dengan Belanda, Luxemburg dan Perancis dan di Timur dengan Republik Ceko dan Polandia.

Bangsa Jerman:
Bangsa Jerman merupakan hasil suatu proses pembentukan yang telah lebih dari seribu tahun dari berbagai suku bangsa yang mendiami dan pernah datang ke wilayah Jerman terutama Frank, Saxon, Rheinland, Swabian dan Bavarian. Suku-suku bangsa ini telah lama kehilangan ciri-cirinya yang asli, tetapi tradisi dan dialek bahasanya masih hidup di wilayah aslinya. Saat ini, suku bangsa yang ada tidak lagi identik dengan negara bagian yang ada, karena negara bagian baru dibentuk setelah Perang Dunia II. Banyaknya pengungsi yang tinggal di Jerman sesudah Perang Dunia II dan tingginya mobilitas penduduk karena industrialisasi, membuat batas tinggal antar suku bangsa makin kabur.

Dasar Falsafah/Negara:
Artikel pembukaan Konstitusi Jerman menjamin harkat dan martabat sesama manusia, kebebasan dalam pengembangan pribadi, persamaan untuk setiap orang di depan hukum dan kebebasan dalam kepercayaan dan keyakinan. Pria dan wanita mempunyai hak yang sama dan tidak seorangpun dibedakan baik dari segi jenis kelamin, keturunan, ras, bahasa, asal, keyakinan dan agama ataupun keyakinan politiknya. Setiap orang bebas mengemukakan pendapat dan pikirannya baik melalui ucapan, tulisan, maupun gambar- gambar.

Sejarah Singkat

Pasukan tentara Nazi Jerman menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Mei 1945, yang menandai berakhirnya Perang Dunia II di Eropa. Pimpinan Pemerintah Nazi Jerman terakhir dibawah Admiral Dönitz hanya dapat bertahan 23 hari setelah kematian Adolf Hitler pada bulan April 1945. Sesuai dengan persetujuan Potsdam tanggal 2 Agustus 1945, Jerman dibagi menjadi 4 daerah kekuasaan sekutu. Setelah perundingan-perundingan untuk mempersatukan Jerman dibawah satu Pemerintahan oleh Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet (pada waktu itu) mengalami kegagalan, maka ketiga wilayah yang dikuasai oleh tiga negara Sekutu Barat diintegrasikan secara ekonomis dalam tahun 1948. Undang-undang Dasar sementara yang disebut Grundgesetz, mulai berlaku di ketiga wilayah (kecuali Saarland) tanggal 22 Mei 1949.

Pemilihan Umum pertama diadakan dalam bulan Agustus 1949, dimana partai CDU-“Christlich Demokratische Union” (Partai Persatuan Demokrasi Kristen) bersama sama dengan CSU-“Christlich-Soziale Union” (Partai Persatuan Kristen Sosial) dan partai SPD-“Sozialdemokratische Partai Deutschlands” (Partai Demokrasi Sosial Jerman) keluar sebagai dua partai besar. Kemudian ketiga negara sekutu barat secara politis menyatukan wilayah yang dikuasai menjadi Republik Federal Jerman (RFJ) pada tanggal 21 September 1949 dengan Bonn sebagai ibukota sementara, meskipun kedaulatannya masih dibatasi oleh penguasa Sekutu Barat. Presiden RFJ pertama adalah Prof. Dr. Theodos Heuss (FDP) dan Kanselir yang pertama adalah Konrad Adenauer (CDU).

Sementara itu, pada tanggal 8 Oktober 1949, daerah yang diduduki oleh Uni Soviet menyatakan diri sebagai “Deutsche Demokratische Republik” (DDR) „Republik Demokrasi Jerman” (RDJ) dengan Berlin Timur sebagai Ibukota. Dengan demikian, bagian barat kota Berlin yang dikuasai Sekutu Barat menjadi semacam pulau (enclave) RFJ dalam wilayah RDJ.

Dengan terbentuknya Pemerintah Federal, maka penguasa militer Sekutu mengubah hubungan menjadi suatu hubungan pertahanan. Persetujuan Paris tahun 1954 memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada RFJ sejak tanggal 5 Mei 1955 dan memberikan keanggotaan dalam NATO. Pada tahun 1957 Bundestag (Parlemen Federal) menyatakan Berlin sebagai Ibukota Jerman dan bahwa RFJ tetap menghendaki Jerman bersatu. Sebelum hal ini terlaksana maka kedudukan pemerintahan RFJ berada di Bonn. Saarland yang sebelumnya diduduki Perancis, dalam bulan Februari 1957 sesuai dengan pasal 23 Konstitusi Jerman secara administratif dan ekonomis bergabung dengan RFJ- suatu “Novum” dan contoh untuk proses penyatuan kembali Jerman tahun 1990.

Reunifikasi Jerman
Kebijaksanaan “Perestroika” dan “Glasnost” Uni-Soviet telah mempengaruhi usaha-usaha demokratisasi politik dan ekonomi di negara negara Eropa Timur. Rezim Komunis Jerman Timur dii bawah Erich Honecker yang anti Reformasi tidak dapat membendung arus reformasi tersebut dan akhirnya tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. Runtuhnya tembok Berlin tanggal 9 November 1989 membawa era baru hubungan RFJ-RDJ. Gagasan penyatuan Jerman yang sebelumnya dianggap mustahil, selanjutnya menjadi topik bukan hanya dalam hubungan RFJ-RDJ, tetapi juga menjadi masalah internasional.

Usul 10 butir Kanselir Helmut Kohl tanggal 28 November 1989 yang berintikan proses penyatuan melalui tahapan komisi bersama, konfederasi dan federasi terpaksa harus disesuaikan dengan perkembangan perkembangan yang terjadi begitu cepat, antara lain pertemuan “2+4” antara para Menlu AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan kedua negara Jerman dalam rangka pertemuan “Open Sky” di Ottawa pada awal Februari 1990. Pertemuan “2+4” ini selanjutnya disusul lagi di Bonn, Berlin, Paris dan terakhir pada bulan September 1990 di Moskow di mana ditandatangani Perjanjian antara Sekutu dan Jerman yang mengatur aspek luar negeri Jerman antara lain mengenai kekuatan angkatan bersenjata RFJ, keanggotaan Jerman dalam NATO dan perbatasan wilayah RFJ-Polandia.

Aspek dalam negeri Jerman diatur melalui dua perjanjian yaitu Perjanjian Penyatuan Ekonomi Keuangan dan Sosial yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1990 dan Penyatuan Politik, Pemerintah dan Hukum yang mulai berlaku tanggal 3 Oktober 1990. Pemilu bersama yang pertama sejak tahun 1933 dilaksanakan tanggal 2 Desember 1990.

Lembaga-Lembaga Negara
Lembaga kenegaraan dengan kewenangan eksekutif diemban terutama oleh Bundeskabinet (Kabinet Federal) yang dipimpin oleh Bundeskanzler (Kanselir Federal) dan Bundespresident (Presiden Federal). Legislatif adalah Bundestag (Parlement Federal) dan Bundesrat (Majelis Federal). Adapun Fungsi yudikatif tertinggi dilaksanakan pada tingkat undang-undang dasar oleh Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal).

Eksekutif

Presiden
Presiden Federal dipilih oleh Majelis Federal (Bundesversamlung) yang khusus bersidang untuk memilih Presiden dan anggotanya terdiri dari seluruh anggota Parlemen Federal (Bundestag) dan anggota anggota terpilih oleh Parlemen Negara Bagian (Landtage). Secara yuridis, Presiden Federal mewakili negara dalam hubungan internasional yakni dengan menanda-tangani perjanjian internasional serta mengangkat dan menerima Duta Besar. Presiden juga mengawasi kesesuaian proses penyusunan UU dengan Konstitusi sebelum UU tersebut diumumkan di dalam Lembaran Negara Federal.

Pemerintahan Federal
Bundesregierung terdiri dari sejumlah Menteri Federal, diangkat dan dibebastugaskan oleh Presiden atas usul Kanselir. Sebaliknya, Parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada Kanselir jika didukung oleh mayoritas anggotanya dan mengajukan calon pengganti. Hak mosi tidak percaya ini telah digunakan oleh Parlemen pada tahun 1982 yang akhirnya “menjatuhkan” Kanselir Helmut Schmidt (SPD) dan menandai awal era kepemimpinan Helmut Kohl (CDU). Namun jika dalam waktu 21 hari Parlemen tidak dapat memilih pengganti Kanselir, maka Kanselir yang lama dapat mengajukan usul pembubaran Parlemen oleh Presiden.

Kanselir Angela Merkel (CDU) yang sejak Oktober 2005, memerintah bersama Frank-Walter Steinmeier (SPD) dalam Koalisi Besar (Grand Coalition) akhirnya mengakhiri Koalisi Besarnya atas dasar hasil Pemilu Federal tanggal 27 September 2009 yang dimenangkan oleh Partai CDU/CSU. Dalam kampanye dan program Partai CDU, ditegaskan keinginan Partai CDU/CSU untuk berkoalisi dengan Partai Liberal (FDP) yang akhirnya tercapai dengan kekalahan Partai SPD. Dengan kemenangan pada Pemilu Federal 2009 tersebut, Angela Merkel kembali menjabat sebagai Kanselir Jerman sampai dengan tahun 2013.

Dalam Pemilu Federal 2009, perolehan 5 Partai besar Jerman sebagai berikut: CDU/CSU: 33,8% suara, SPD: 22,9% suara, FDP: 14,6%, Die Linke:12,0%, Partai Hijau:10,7% (lain-lain sebesar 6,0%). Dengan hasil tersebut perolehan kursi di Bundestag adalah: CDU/CSU: 239 kursi, SPD: 147 kursi, FDP: 93 kursi, Partai Kiri: 76 kursi dan Partai Hijau: 68 kursi.

Susunan Kabinet Koalisi II Angela Merkel adalah sebagai berikut :

Legislatif
Parlemen Federal (Bundestag)/(DPR)
Bundestag Jerman adalah DPR RFJ. Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap empat tahun. Pembubaran parlemen (sebelum masa jabatan berakhir) hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi kewenangan Presiden Federal. Tugas Bundestag yang utama adalah menetapkan undang-undang, memilih Kanselir dan mengawasi pemerintah.

Sidang pleno Bundestag adalah forum perdebatan besar di parlemen, terutama dalam diskusi mengenai masalah penting politik dalam negeri dan luar negeri. Pekerjaan awal mempersiapkan perundangan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi yang biasanya bersifat tertutup. Disini aspirasi politik harus dipertemukan dengan pandangan para ahli dari bidangnya masing-masing.

Dalam lingkup tugas komisi terletak fungsi pengawasan parlemen atas kebijakan pemerintah. Bundestag menentukan komisi-komisi sesuai dengan pembagian bidang tugas yang berlaku pada pemerintah, mencakup Komisi Luar Negeri, Komisi Sosial sampai Komisi Anggaran Belanja Negara. Setiap warga dapat mengajukan kepada petisi permohonan maupun keluhan kepada komisi. Saat ini terdapat 22 Komisi di Bundestag yang menangani berbagai Kementerian dan isu-isu dengan tema-tema tertentu.

Sebagian besar RUU berasal dari pihak pemerintah, bagian lebih kecil dari parlemen sendiri maupun dari Bundesrat. RUU dibacakan dan dibahas tiga kali kepada komisi yang bersangkutan. Pada pembahasan ketiga diadakan pemungutan suara. Suatu undang-undang (kecuali perubahan terhadap konstitusi) diterima, apabila disetujui oleh mayoritas suara. Bagi undang-undang menyangkut kewenangan negara bagian diperlukan persetujuan Bundesrat.

Anggota-anggota Bundestag Jerman dipilih dalam pemilihan umum, yang langsung, bebas, dan rahasia. Walaupun seorang anggota parlemen keluar dari partainya, ia masih tetap memegang mandatnya di Bundestag. Berdasarkan jumlah anggota fraksi dan kelompok ditentukan pula jumlah wakil dalam komisi. Ketua Bundestag biasanya dipilih dari fraksi terbesar sesuai kebiasaan undang-undang dasar Jerman. Anggota yang sedikitnya telah delapan tahun menjadi anggota parlemen berhak mendapatkan pensiun setelah mencapai batas usia yang ditentukan.

Periode Pemilihan Umum ke 17 (pimpinan Bundestag)
Ketua: Dr. Norbert Lammert, CDU/CSU
Wakil Ketua:
Dr. h.c. Wolfgang Thierse, SPD
Gerda Hasselfeldt, CDU/CSU
Dr. Hermann Otto Solms, FDP
Petra Pau, DIE LINKE.
Katrin Göring-Eckardt, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Fraksi di Bundestag

• CDU/CSU-Fraksi (Ketua: Volker Kauder)
• SPD-Fraksi (Ketua: Dr.Frank-Walter Steinmeier)
• FDP-Fraksi (Ketua: Birgit Homburger)
• Fraksi DIE LINKE (Ketua: Dr.Gregor Gysi)
• Fraksi BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Ketua: Renate Künast, Jürgen Trittin)

Jumlah anggota pada masa Periode Pemilihan Umum ke 17 adalah 622 kursi.

Majelis Tinggi (MPR)
Jerman menganut sistem politik bikameral, yakni praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Dalam sistem Jerman, majelis tinggi (Bundesrat), bahkan lebih erat terkait dengan sistem federal, karena para anggotanya dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian Bundesland Jerman.

Bundesrat (Dewan utusan negara bagian)
Lembaga legislatif terdiri dari perwakilan dari negara bagian yang jumlahnya didasarkan pada banyaknya penduduk negara bagian yang bersangkutan. Bundesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. Berbeda dengan sistem senat di federasi lain seperti di Amerika Serikat atau Swiss, anggota Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat adalah pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut. Sesuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai tiga, empat, lima atau enam suara. Dalam pemungutan suara, setiap negara bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan.

Lebih dari setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan Bundesrat. Undang-undang yang memerlukan persetujuan Bundesrat terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya dengan keuangan atau kewenangan administrasi mereka. Perubahan terhadap UUD memerlukan persetujuan Bundesrat dengan mayoritas dua pertiga suara. Dalam hal perundangan lain, Bundesrat mempunyai hak keberatan saja, yang dapat dibatalkan oleh keputusan Bundestag. Bila kedua dewan tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka dibentuk Komisi Perantara, yang anggotanya berasal baik dari Bundestag maupun dari Bundesrat. Di Bundesrat, kepentingan negara bagian sering kali didahulukan dari kepentingan partai. Akibatnya, pemungutan suara dapat membawa hasil yang tidak sesuai dengan pembagian kursi partai di parlemen. Ketua Bundesrat dipilih secara bergilir untuk masa jabatan setahun. Ketua Bundesrat mewakili Presiden Federal, bila yang terakhir berhalangan. Pimpinan Bundesrat disebut Presiden Bundesrat. Presiden Bundesrat periode 1 November 2009 sampai 31 Oktober 2010 adalah Jens Böhrnsen (SPD) yang saat ini menjabat sebagai Walikota Bremen/Presiden Senat kota Bremen. Presiden Bundesrat dibantu 2 orang Wakil Presiden, Peter Müller (Minister President negara bagian Saarland/CDU) dan Dr. Jürgen Rüttgers (Minister Presiden negara Bagian Nordrhein Westfalen/CDU).

Yudikatif

Ciri sistem peradilan Jerman adalah perlindungan hukum yang menyeluruh dan spesialisasi pengadilan yang luas. Terdapat lima jenis pengadilan:

1. “Pengadilan umum” menangani kasus-kasus pidana dan kasus perdata. Terdapat empat tingkatan: Pengadilan Distrik (Amtsgericht); Pengadilan Negeri (Landgericht); Pengadilan Tinggi (Oberlandesgericht) dan Mahkamah Agung Federal (Bundesgerichtshof).

2. “Pengadilan Tenaga Kerja” menangani sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta sengketa antara kedua mitra ketenagakerjaan yakni majikan dan syarikat pekerja. Memiliki tiga instansi pada tingkat wilayah, negara bagian dan federal.

3. “Pengadilan Tata Usaha” menangani semua perkara publik di bidang hukum administrasi negara. Instansi ini terdapat di tingkat wilayah, bagian dan federal.

4. “Pengadilan Sosial” menangani semua persengketaan yang berkenaan dengan asuransi wajib jaminan sosial. Memiliki tiga Instansi seperti Pengadilan Tata Usaha.

5. “Pengadilan Urusan Keuangan” mengurusi perkara yang menyangkut pajak dan retribusi.

Lembaga pengadilan tertinggi RFJ, adalah Mahkamah Konstitusi Federal yang berdiri di luar kelima bidang peradilan yang diuraikan di atas. Lembaga Negara ini keberadaannya ditetapkan oleh Konstitusi. Fungsi Lembaga tersebut memutuskan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi Federal dipimpin oleh seorang Presiden yang saat ini dijabat oleh Hans-Jürgen Papier dan seorang Wakil Presiden yang saat ini dijabat oleh Andreas Voßkuhle.

Mahkamah Konstitusi Federal yang berkedudukan di kota Karlsruhe mengawasi pelaksanaan Konstitusi/Grundgesetz. Lembaga tersebut memutuskan persengketaan antara pemerintah federal dan negara bagian, ataupun antara lembaga-lembaga pemerintah federal. Lembaga ini merupakan satu-satunya yang berwenang memutuskan, apakah suatu partai mengancam dasar tata negara demokratis dan merdeka. Mahkamah konstitusi juga menyelidiki apakah undang-undang federal dan undang-undang negara bagian tidak bertentangan dengan UUD; bila dinyatakan bertentangan maka undang-undang tersebut dicabut kembali. Lembaga tersebut akan bertindak atas permohonan dari badan-badan tertentu seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian, sedikitnya sepertiga anggota parlemen atau pengadilan-pengadilan lain. Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusional Federal telah memutuskan lebih dari 114.000 perkara. Contoh masalah berkaitan perihal politik dalam dan luar negeri adalah keikut sertaan tentara Jerman dalam misi-misi PBB. Mahkamah Konstitusional Federal terdiri dari dua senat, masing-masing beranggotakan delapan hakim yang dipilih setengahnya oleh Bundestag dan sisanya oleh Bundesrat untuk masa jabatan dua belas tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Kepartaian dan Organisasi Massa
Sejak pemilihan umum pertama untuk seluruh Jerman pada tahun 1990 terdapat enam partai yang duduk dalam Bundestag, yaitu : Uni Demokrat Kristen Jerman (CDU), Partai Sosialis Demokrat Jerman (SPD), Partai Demokrat Liberal (FDP), Uni Sosial Kristen (CSU), Die Linke dan ikatan antara Kelompok 90 dan Partai Hijau (Bündnis 90/Die Grünen). CDU tidak mempunyai cabang di Bavaria, sedang CSU hanya muncul di negara bagian tersebut. Namun dalam Bundestag, CDU dan CSU membentuk satu fraksi.

Partai-partai besar Republik Federasi Jerman

1. Christlich Demokratische Union (CDU),
Ketua : Dr. Angela Merkel
Partai ini lahir pada tahun 1945 dan menyatakan dirinya sebagai partai rakyat yang mencakup masyarakat dengan perbedaan kepercayaan dan berjuang untuk semua kelompok masyarakat. Politik partai CDU berdasar pada pemahaman Kristen. Program dasar CDU menganut nilai-nilai kebebasan, solidaritas dan keadilan dengan berpegang pada prinsip etika kekristenan, perekonomian sosial serta keterikatan pada dunia Barat.

2. Christliche Soziale Union (CSU),
Ketua : Horst Seehofer
Partai CSU adalah adik partai CDU yang lahir pada tahun 1945 dan merupakan partai politik yang berperan diwilayah negara bagian Bayern (Bavaria). Partai CSU memegang prinsip tradisi keagamaan (kristen) serta berjuang untuk semua lapisan masyarakat dan golongan sosial yang demokratis. Partai CSU adalah partai konservatif, liberal dan sosial. Di dalam Bundestag (Parlemen) partai CDU dan CSU menyatukan diri dalam satu fraksi CDU/CSU.

3. Sozialdemokratische Partai Deutschland (SPD), Ketua : Sigmar Gabriel
Partai SPD adalah partai yang tertua di RFJ, yang muncul dari sisa-sisa partai buruh pada masa pemerintahan Republik Weimar dan selanjutnya pada masa Hitler memegang kekuasaan pada tahun 1933. Pada awalnya partai SPD memperjuangkan nasib pekerja/buruh, namun dewasa ini SPD merupakan partai rakyat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan berorientasi kepada kesejahteraan umum serta mengadakan reformasi sosial.

4. Freie demokratische Partei (FPD), Ketua : Dr. Guido Westerwelle
Partai FDP lahir pada tahun 1948 dan menyatakan dirinya sebagai partai liberal yang pernah hidup di Jerman pada tahun 1933. Sampai tahun 1970-an partai FDP merupakan partai kekuatan ketiga yang selalu turut dalam kepemerintahan sebagai partner koalisi. Fungsi ini kemudian terhapuskan oleh keberadaan partai Die Grünen pada awal tahun 80-an

5. Bündnis 90/ Die Grünen, Ketua : Cem Özdemir / Claudia Roth
Partai ini lahir dari suatu gerakan kelompok pencinta alam, penentang penggunaan tenaga atom dan kelompok perdamaian yang aktif pada tahun 1980-an. Partai Die Grünen merupakan satu partai alternatif terhadap partai-partai besar lainnya yang sudah mapan. Dia Grünen berpendapat bahwa kehidupan peradaban dunia sudah mencapai titik kritis sehingga perlu diadakan penanganan dan pemikiran baru dalam menerapkan politik, penghormatan HAM dan penerapan demokrasi.

6. Partai Die Linke, Ketua : Prof Dr. Lothar Bisky / Oskar Lafontaine
Partai Die Linke merupakan gabungan dari Partai PDS (Partai des Demokratischen Sozalismus), penerus partai tunggal di Jerman Timur yakni SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) yang merupakan kekuatan pemerintah saat itu bersama dengan dengan Partai Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG). Setelah unifikasi Jerman, partai SED bubar dan muncul partai PDS. Penyatuan kedua Partai dilakukan pada tanggal 16 Juni 2007. Pada dasarnya Die Linke memegang prinsip demokrasi-sosial dan berpengaruh di wilayah negara bagian Jerman sebelah timur.

Disamping itu, di Jerman juga terdapat partai yang berhaluan kanan radikal, partai berhaluan kiri, organisasi masa dan organisasi radikal kiri serta organisasi warga asing.

Kebijakan Politik Dalam negeri

Tahun 2009 bagi Jerman merupakan tahun Pemilu dimana sebelum Pemilu Federal telah dilaksanakan Pemilu Presiden Jerman (23 Mei 2009) yang dimenangkan kembali oleh incumbent Presiden RFJ, Horst Köhler (CDU); Pemilu Parlemen Eropa (tanggal 7 Juni 2009) yang dimenangkan oleh Partai CDU/CSU serta Pemilu-pemilu pada tingkat negara bagian (Saarland, Sachsen, Thuringen, Brandenburg dan Schleswig Holstein).

Dalam Pemilu Federal 2009, perolehan suara nasional 5 Partai besar Jerman sebagai berikut: CDU/CSU: 33,8% suara, SPD: 22,9% suara, FDP: 14,6%, Die Linke:12,0%, Partai Hijau:10,7% (lain-lain sebesar 6,0%). Dengan hasil tersebut perolehan kursi di Bundestag adalah: CDU/CSU: 239 kursi, SPD: 147 kursi, FDP: 93 kursi, Partai Kiri: 76 kursi dan Partai Hijau: 68 kursi.

Berdasarkan dokumen perjanjian Koalisi ‘Hitam Kuning’ yang diberi judul ‘Pertumbuhan, Pendidikan dan Kebersamaan’, Kanselir Merkel pada tanggal 10 November 2009 telah menetapkan program kerja pemerintahan Koalisi ‘Hitam Kuning’ untuk 4 tahun ke depan yang terfokus pada: upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi global, perbaikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, penanggulangan situasi dan kondisi demografis masyarakat (khususnya masyarakat golongan lanjut usia), pengaturan sumber daya alam dan pembentukan sebuah kerangka kebijakan global serta pengaturan kebijakan hankam dalam dan luar negeri Jerman.

Program Kerja pemerintahan koalisi Kanselir Merkel disusun berdasarkan pada kondisi dalam negeri Jerman yang saat ini saat ini sedang menghadapi berbagai masalah serius akibat dampak krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Prioritas pemerintahan Kanselir Merkel diarahkan pada upaya mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang seperti program pengurangan pengangguran, sistem jaminan sosial, pengurangan defisit anggaran, suntikan modal untuk menggerakkan sektor bisnis dan upaya penurunan emisi CO2 dengan mendukung program-pogram di dalam negeri yang lebih peduli lingkungan tanpa mengorbankan sektor industri (utamanya industri otomotif) yang selama ini menjadi roda utama penggerak perekonomian Jerman.

Jerman menempatkan ancaman terorisme sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan dalam negeri. Untuk itu pemerintah Jerman melakukan dialog dan upaya integrasi bagi para imigran terutama dari kalangan Negara Islam. Tujuan utama adalah mencegah masuknya teroris ke dalam negeri dan secara global mengatasi segala tindak kriminalitas dalam bentuk apapun sebelum semuanya berkembang lebih lanjut. Proses integrasi menekankan pentingnya kemampuan berbahasa bagi para pendatang untuk membantu proses komunikasi antar sesama dalam berbagai tingkatan.

Kebijakan dan pelaksaan politik luar negeri

Kebijakan politik luar negeri Jerman bersandar pada nilai fundamental seperti kebebasan dan perdamaian dengan pilar utamanya yakni integrasi Eropa, hubungan transatlantik (NATO) dan multiateralisme. Sebagai negara ‘middle power’ dan motor penggerak perekonomian Eropa, polugri Jerman diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan/isu regional dan global.

Kendati pemerintahan telah berganti kabinet baru, Kanselir Angela Merkel masih mempertahankan asas kontinuitas polugri kabinet sebelumnya. Namun demikian berbeda dari pemerintah sebelumnya, kabinet baru menetapkan garis politik luar negeri yang „distinct“.

Dalam hal integrasi Eropa, Pemerintah Jerman menilai integrasi Eropa merupakan prioritas kepentingan politik luar negerinya. Menurut Jerman, berlakunya Traktat Lisabon pada tanggal 1 Desember 2009 dinilai akan meningkatkan kohesi dan mempercepat proses integrasi Eropa secara lebih mendalam.

Jerman menilai Rusia sebagai mitra strategis. Meski demikian, Kanselir Merkel memberi warna baru hubungan dengan Jerman dengan Rusia, dengan meletakkan dasar freedom dalam tata hubungan tersebut a.l. lain tetap kritis terhadap perkembangan demokratisasi dan penegakan HAM di Rusia.

Dalam hal hubungan Trans Altlantik yang merupakan salah satu fondasi utama kebijakan polugrinya, Kanselir Merkel bertekad untuk terus meningkatkan hubungan bilateralnya dengan AS yang sempat “cidera” selama masa pemerintahan Kanselir Gerhard Schröder yang menolak bergabung dengan AS untuk menginvasi Irak. Meski demikian, Jerman tetap berpartispasi dalam pembangunan kembali Irak dengan memberikan pelatihan kepada Polisi Irak di UEA. Selain itu, Jerman juga berpartisipasi dalam operasi militer (ISAF) dan pembangunan kembali Afghanistan.

Berkenaan dengan refomasi PBB, Jerman menilai aspek penting dalam reformasi PBB adalah perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB menjadi 25 negara, dengan penambahan 6 anggota tetap terdiri dari 2 Asia, 1 Eropa, 2 afrika, 1 Amerika Latin. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2005 Jerman, bersama dengan 3 negara lainnya (Jepang, India, dan Brasil) mengajukan pencalonan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada SMU PBB tahun 2005, pencalonan Jerman gagal disetujui, namun Jerman bertekad tidak akan mundur dari pencalonan tersebut dan terus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut.

EKONOMI
Jerman merupakan negara ekonomi terbesar di Eropa, keempat berdasarkan angka nominal GDP di dunia, dan kelima berdasarkan GDP (Purchasing Power Parity). Angka GDP nominal mengalami penurunan pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2008, menyusul terjadinya resesi ekonomi dunia.

Bruttoinlandsprodukt/BIP (Produk Domestik Brutto/PDB dalam prosen)

Jerman merupakan salah satu negara Eropa yang paling merasakan dampak krisis ekonomi global yang berawal dari krisis subprime mortgage di AS pada musim gugur 2008. Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka dimana ekspor merupakan penyumbang terbesar pendapatan nasional, perekonomian Jerman mengalami kelesuan sejak tahun 2008.

Nilai ekspor 2008 meningkat sebesar 3,9%, dibanding peningkatan sebesar 7,5% pada tahun 2007. Ekspor Jerman pada tahun 2008 mencapai € 1177.14 milyar, sedangkan impor Jerman pada tahun 2008 berjumlah €1020,07 milyar. Dengan demikian dalam tahun 2008 Jerman menikmati surplus perdagangan sebesar € 157,07 milyar. Sekitar 65% perdagangan Jerman dilakukan dengan sesama negara anggota UE. Asia menempati urutan kedua dengan share perdagangan 11% dan Amerika (Utara dan Selatan) 10%.
Pada tahun 2008, sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan memberi sumbangan sebesar 0.9% kepada GDP, dan memperkerjakan 2.4% penduduk. Angka ini menunjukan penurunan disektor tersebut, khususnya di negara bagian timur, terutama setelah reunifikasi Jerman. Namun demikian sektor ini sangat produktif dan Jerman dapat memenuhi 90% kebutuhan nutrisinya dari produksi domestik. Diukur dari sektor pertanian, Jerman adalah negara ketiga terbesar di Uni Eropa, setelah Perancis dan Itali. Produk utamanya disektor ini adalah kentang, gandum, sayur-sayuran serta buah-buahan.
Industri dan konstruksi menyumbang sebesar 29% dari GDP untuk tahun 2008, dan memperkerjakan 29.7% pekerja. Jerman terkenal dengan produksi otomotif dan mesin, serta bahan-bahan kimia. Dibidang otomotif Jerman merupakan produsen ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Jepang.
Small Medium Enterprises memainkan peran penting di perekonomian Jerman, dan pada umumnya menghasilkan produk-produk yang memberi sumbangan khusus disektor manufaktur.
Pada tahun 2008, sektor pelayanan memainkan peranan penting dengan mempekerjakan sekitar 67.5% dari pekerja Jerman. Komponen dari sektor pelayanan antara lain, sektor finansial dan aktivitas bisnis, perdagangan, hotel, restaurant dan transportasi dll.
Dengan posisi sentralnya di Eropa, Jerman adalah pusat transportasi yang direfleksikan dengan tingginya jaringan perhubungan. Jalan tol Jerman adalah ketiga terpanjang di dunia. Perkereta apian Jerman juga ditandai dengan jaringan kereta api cepat ICE.
Tulang punggung perekonomian Jerman adalah sektor industri berorientasi ekspor. Jerman merupakan produsen peralatan industri berteknologi canggih terbesar di dunia dalam bidang besi, baja, batu bara, semen, bahan kimia, otomotif, mesin, peralatan mesin, alat elektronik, makanan & minuman, galangan kapal, dan tekstil. Sektor industri memberi kontribusi sebesar 29.1%. Jerman juga merupakan penghasil utama dibidang teknologi wind turbines dan solar power.

Produk-produk ekspor utama RFJ antara lain kendaraan bermotor dan trailer atau semi-trailer, mesin-mesin dan peralatan, bahan-bahan kimia dan produk-produk kimia, dll. Sementara produk-produk impor utama antara lain adalah bahan-bahan kimia dan produk-produk kimia, kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan, peralatan elektronik (radio dan televisi) dan telekomunikasi, perlengkapan kantor dan komputer, peralatan listrik, minyak mentah dan gas alam, produk makanan dan minuman, dll.
Dari 500 perusahaan besar dunia, 37 diantaranya berpusat di Jerman. Beberapa perusahaan terbesar Jerman adalah Daimler AG (diantaranya otomotif Mercedes-Benz, truk dan bis Daimler, serta pelayanan finansiil Daimler), Volkswagen, Allianz, Siemens, Deutsche Bank, E.ON, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Metro, dan BASF, SAP, BMW, Adidas Audi, Porsche, dan Nivea. Perusahaan dengan pekerja terbesar adalah Deutsche Post, Robert Bosch GmbH, dan Edeka. Pameran perdagangan terbesar dunia diselenggarakan dikota-kota besar Jerman seperti Hanover, Frankfurt dan Berlin.
Jerman adalah konsumen kelima terbesar di dunia dalam penggunaan energi, dan dua pertiga dari energi yang dikonsumsi oleh Jerman berasal dari impor. Dalam sepuluh tahun terakhir ketergantungan Jerman akan energi impor terus mengalami peningkatan, hingga mencapai 62% dari total konsumsi energi nasional. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat sampai 70% pada masa yang akan datang.

Sektor energi Jerman masih tergantung pada minyak fosil dan gas alam. Dari total konsumsi energi Jerman pada tahun 2008, sekitar 35% bersumber dari minyak fosil, diikuti berturut-turut dengan gas alam (22%), batu bara (13%), nuklir (12), batu bara coklat/lignite (11%), dan energi terbarukan (7,0%). Sepertiga impor energi Jerman berasal dari Rusia, terutama impor gas alam. Ketergantungan Jerman kepada Rusia di bidang energi menyebabkan Jerman senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan Rusia.

Industri Jerman ditopang oleh para pengusaha kecil dan menegah. Dalam upaya memberdayakan perusahaan-perusahaan tersebut agar mampu mendapatkan pasar dunia dan bersaing dengan perusahaan-persuahaan lain, Pemerintah Jerman memberikan dukungan dalam bentuk pendirian Badan Kerjasama Himpunan Penelitian dan Industri sebagai wadah untuk melakukan penelitian bersama. Para pengusaha tersebut mendapatkan bantuan pinjaman/kredit melalui Badan Pemberi Kredit Jerman/Bank Pembangunan (KfW) untuk membiaya penelitian-penelitian.

Kondisi Perekonomian Hingga Kuartal Ketiga 2009.

Ekonomi Jerman kembali membaik pada triwulan ketiga 2009 dengan peningkatan nilai GDP sebesar 0.7 %, meningkat dari 0.4 % pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut berasal dari investasi di sektor mesin dan peralatan, konstruksi dan penambahan persediaan. Paket kebijakan stimulus ekonomi berdampak langsung pada pertumbuhan konstruksi, meskipun pertumbuhan yang ada masih belum dianggap memadai, dan kapasitas produksi belum optimal. Sektor jasa stabil dan diharapkan dapat meningkat. Industri manufaktur mulai bertumbuh secara positif setelah 5 triwulan cenderung turun. Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik lebih dikarenakan proses perbaikan kondisi ekonomi global, serta harga-harga yang cenderung stabil. Dengan demikian diharapkan pemulihan ekonomi Jerman akan terus berlangsung.

Nilai output di sektor konstruksi meningkat sebesar 0.3% di triwulan ketiga, Namun demikian secara keseluruhan situasi bisnis di sektor ini masih cenderung pesimistis. Tingkat belanja konsumen juga masih belum meningkat di triwulan ketiga, dikarenakan paket stimulus ekonomi kurang berdampak pada pengeluaran di tingkat rumahtangga. Penjualan kendaraan bermotor yang sempat meningkat di awal tahun kembali berkurang sebanyak 0.7%.

Dampak resesi ekonomi di kawasan Eropa telah menyebabkan industri-industri Jerman mengkaji ulang proyeksi pertumbuhannya di tahun 2009. Tingkat pengangguran yang telah menurun pada pertengahan 2008 hingga pada jumlah 7.1% di bulan November 2008 kembali meningkat hingga 8.5 % pada Maret 2009. Sejumlah industri utama Jerman, khususnya industri otomotif, merencanakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah yang signifikan dan mengurangi produksi kendaraan bermotor.

Menyadari ketergatungannya terhadap impor energi, pemerintah Jerman giat mengembangkan penggunaan sumber energi terbarukan. Industri Jerman di sektor energi terbarukan saat ini menduduki salah satu posisi teratas di dunia dan merupakan pendukung sektor teknologi energi di masa mendatang. Dengan kekuatan teknologi yang dimilikinya, Jerman saat ini merupakan negara pengekspor utama di bidang pembangkit listrik tenaga angin. Sumber-sumber energi terbarukan lain yang dikembangkan Jerman antara lain tenaga surya (solar photovoltaics), mini-hydro, fuel-cell, dan biomass. Pemerintah Jerman memberikan subsidi untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan. Diharapkan pada tahun 2020 penggunaan energi terbarukan mencapai 20% dari total konsumsi energi Jerman.

Di bidang investasi, dengan adanya perluasan UE, ada kecenderungan besarnya minat para investor Jerman untuk meluaskan usahanya ke negara-negara Eropa Timur dan Tengah. Hal ini didukung oleh jarak yang berdekatan, mudah diakses, memiliki sedikit risiko investasi, pasar yang potensial, kualitas SDM yang hampir sama, dan memiliki biaya produksi yang hampir sama. Di Asia, para investor Jerman lebih tertarik untuk melakukan investasinya ke Cina dan Vietnam karena dianggap memiliki iklim investasi yang kondusif dengan upah buruh dan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Respon Pemerintah mengatasi Dampak Krisis keuangan Global

Dalam menangani pemulihan ekonomi, pemerintah federal Jerman telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran sejumlah €480 milyar untuk Dana Stabilisasi Pasar Uang, untuk menyelamatkan bank-bank yang terancam bangkrut. Selain itu dialokasikan sejumlah €80 milyar untuk rekapitalisasi perbankan dan penyerapan aset-aset bermasalah (toxic assets).

2. Menyediakan penjaminan likuiditas dan fasilitas kredit atau pinjaman industri, terutama di sektor industri mobil, sejumlah €100 milyar .

3. Mengeluarkan paket sitmulus ekonomi (konjunkturpaket I) sejumlah €11 milyar yang terdiri dari keringanan pajak dan penyediaan dana untuk proyek infrastruktur terutama sektor transportasi.

4. Menambahkan paket stimulus ekonomi tahap 2 (konjunkturpaket II) sebesar €50 milyar, yang juga mencakup peningkatan tunjangan anak, investasi di bidang infrastruktur, pemotongan pajak, dan insentif dana sebesar €2500 setiap warga jerman yang membeli mobil baru sebagai pengganti mobil tua yang berumur lebih dari 10 tahun (berlaku sampai dengan September 2009).

Setelah terbentuk pemerintahan baru pasca pemilu 2009, pada tgl 10 November 2009 di depan Parlemen Jerman, Kabinet Baru pemerintahan Merkel mengeluarkan pernyataan mengenai program perekonomian baru yang terdiri dari 5 langkah yaitu :
1. Mengatasi dampak krisis
2. Memperbaiki tatanan hubungan rakyat dengan negara
3. Menyikapi perubahan demografi secara bijaksana, a.l. memperbaiki sistem pensiun di Jerman
4. Berperan serta dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim melalui penerapan program pembangunan berkelanjutan serta partisipasi pada tatanan global. Pemerintah tengah meningkatkan promosi energi mix. Energi nuklir akan tetap berperan dalam masa transisi, dan ijin reaktor nuklir Jerman akan diperpanjang.
5. Menerapkan dan mempromosikan digalakkannya kebebasan rakyat dan keamanan negara yang berimbang

Kanselir Merkel menyatakan bahwa efek negatif krisis keuangan global masih akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Jerman di tahun mendatang. Persentase defisit anggaran terhadap GDP diperkirakan akan meningkat dari 3.5% ditahun ini menjadi 5% (dengan jumlah defisit sebesar €86 milyar) di tahun depan, yang telah melewati ambang maksimal yang disepakati diantara negara UE sebesar 3%.

Pemerintah Jerman juga telah menetapkan UU Growth Acceleration Law yang diharapkan setelah mendapat persetujuan Parlemen dapat diterapkan pada Januari 2010. Pokok-pokok aturan tersebut a.l :
1. Pemotongan pajak untuk perusahaan dan pemilik hotel
2. Kenaikan tunjangan anak
3. Kenaikan pembebasan pajak penghasilan untuk setiap orang yang memiliki anak.

Lingkungan Hidup

Sejak ditandantanganinya United Nations Framework Convention on Climate Change pada tahun 1992 pada Earth Summit di Rio de Janeiro, RFJ merupakan salah satu negara pihak yang memiliki peran menonjol. Jerman menjadi tuan rumah COP 1 UNFCCC di Berlin pada tahun 1995. COP 1 mengakui bahwa komitmen sukarela dari negara industri maju tidak memadai untuk menghasilkan perlindungan iklim global yang efektif. Hal ini mengawali terbentuknya suatu persetujuan yang mengikat mengenai kewajiban negara industri untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dituangkan dalam perjanjian Protokol Kyoto, pada tahun 1997 dan akan berakhir pada tahun 2012. Setelah COP 1, sesuai dengan tawaran Jerman, Sekretariat UNFCCC dipindahkan dari Jenewa ke Bonn, Jerman pada tahun 1996.

Pada saat Jerman menjabat Presidensi UE (Januari-Juli 2007), Kanselir Merkel memainkan peran utama dalam mendorong tercapainya kesepakatan UE pada Maret 2007 mengenai target penurunan emisi UE sampai 2020. UE secara bersama-sama akan menurunkan emisi 20% pada tahun 2020 dengan perbandingan tahun 1990, dan akan menurunkan sampai 30% apabila negara-negara industri maju lainnya juga menetapkan target dengan ambisi yang sama dan beberapa advanced developing countries ikut mengambil peran dalam penurunan emisi. Sebagai bagian dari burden sharing dengan UE, Jerman berkomitmen untuk mengurangi emisi sebanyak 21% pada tahun 2020 dibanding dengan tahun 1990. Disamping itu Pemerintah Federal Jerman berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 40% pada tahun 2020, apabila negara anggota UE sepakat untuk mengurangi emisi hingga 30% pada periode yang sama.

Jerman telah menetapkan beberapa sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020, antara lain:
? kontribusi energi terbarukan terhadap produksi listrik sekurang-kurangnya 30%;
? kontribusi energi terbarukan terhadap suplai pemanas (heat generation) sebesar 14%;
? melipatgandakan pencapaian efisiensi energi pada tahun 2020 terhadap tingkat tahun 1990, dengan peningkatan efisiensi rata-rata 3% per tahun;
? kontribusi combined heat and power generation (CHP) terhadap produksi listrik menjadi 25%.

Keberhasilan pencapaian target penurunan emisi Jerman didukung oleh berbagai kebijakan/langkah yang telah dilakukan Pemerintah Jerman, dimulai oleh Kabinet Kanselir Helmut Kohl yang melakukan modernisasi pembangkit listrik dan system suplai energy di bekas wilayah Jerman Timur. Kabinet Schroeder melanjutkan komitmen Jerman tersebut dengan mengeluarkan beberapa perangkat hukum atau inisiatif, antara lain Ecological Tax Reform (1999), Renewable Energy Source Act (2000), Combined Heat and Power Act (2002) dan peluncuran skema perdagangan emisi pada tahun 2005. Sementara Kabinet Merkel (2005-2009) menyempurnakan berbagai perangkat hukum dalam rangka penurunan emisi, diantaranya melalui amandemen berbagai undang-undang yang telah ada, serta menambah beberapa undang-undang baru antara lain Renewable Energies Heat Act; Energy Conservation Act, Energy Industry Act dan Energy Saving Ordinance (untuk efisiensi energi); Income Tax Act, Act on Energy-using Products, dan Energy Consumption Labelling.

Pemerintah Jerman mengalokasikan €3.3 milyar untuk upaya perlindungan iklim, naik dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2005. Selain itu dalam kerangka kerjasama internasional Jerman akan menyediakan dana tambahan untuk transfer teknologi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di negara berkembang. Dana tersebut diharapkan berasal dari perdagangan emisi dan diperkirakan mencapai 120 juta euro per tahunnya.

Jerman telah menetapkan mulai tahun 2009, mekanisme pembagian alokasi emision allowance. Selama dua tahun terakhir, sebesar 90 % allowance untuk emisi diberikan secara gratis kepada industri, dengan mekanisme tertentu. Sisanya sejumlah 10% dijual oleh Bank Pembangunan Jerman/KfW kepada industri mewakili Kementerian Lingkungan Jerman. Dimulai Januari 2010, penjualan tersebut akan diubah menjadi sistem lelang, melalui The Leipzig European Energy Exchange (EEX) yang akan mengadakan lelang secara mingguan. Diharapkan dengan sistem baru ini penerimaan dari penjualan allowance emisi dapat meningkat.

Pada 17 December 2008 Pemerintah Jerman telah mengadopsi Strategy for Adaptation to Climate Change, yang bertujuan untuk mengurangi kerawanan Jerman terhadap dampak perubahan iklim, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kapasitas sistem sosial, ekonomi dan lingkungan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Sebagai bagian dari komitmen Jerman melaksanakan climate protection, Pemerintah Jerman meluncurkan program untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang diberi nama International Climate Initiative dengan alokasi dana €120 juta per tahun. International Climate Initiative difokuskan pada 3 (tiga) ruang lingkup program, yakni:
a. memajukan ekonomi yang ramah lingkungan;
b. mendukung strategi dan kebijakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan
c. konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity) yang terkait dengan perubahan iklim.

Bagi pemerintah Jerman, walaupun perjanjian internasional yang mengikat kecil kemungkinan dapat dicapai di Kopenhagen, namun diharapkan beberapa elemen dasar dapat disepakati antara lain:
- target peningkatan suhu global maksimal sebesar 2 derajat.
- periode target jangka menengah pada tahun 2020, dan peridoe target jangka panjang sampai dengan tahun 2050.
- regulasi untuk perdagangan emisi global
- mekanisme keuangan untuk mendukung negara berkembang
- kesepakatan standar untuk pelaporan, pemantuan dan verifikasi
- kerjasama teknologi

Kanselir Merkel menghimbau agar Konperensi di Kopenhagen dapat ditindaklanjuti oleh terbentuknya perjanjian yang legally binding selambatnya pada akhir Juni 2010. Dalam perjanjian tersebut, para Negara pihak diharuskan untuk berkomitmen dibawah hukum internasional untuk melaksanakan target pengurangan emisi dan bertanggung jawab bersama dalam pendanaannya.

PENERANGAN

Profil media cetak dan elektronika Jerman

Masyarakat Jerman memiliki berbagai pilihan media masa, dari media cetak maupun elektronika yang berskala lokal, regional, intraregional maupun nasional.

1 Kebijakan pemerintah terhadap pers

Pemerintah RFJ mengembangkan pers yang bebas dan dijamin oleh konstitusi tanpa campur tangan dari pemerintah. Pengembangan kebijakan pers, secara terinci diserahkan kepada kebijakan masing-masing negara bagian. Tata tertib pers diatur dalam perundang-undangan di berbagai negara bagian, namun terdapat kesepakatan umum atas masalah dasar antara lain hak kebebasan pers, hak koreksi dan hak untuk tidak menyebutkan sumber informasi.

2. Media Cetak

Surat kabar berskala lokal dan regional mendominasi persuratkabaran di RFJ, dimana terdapat lebih dari 350 surat kabar harian subskripsi yang terbit pada hari Senin-Sabtu dengan total sirkulasi 24 juta kopi. Jumlah sirkulasi terbesar adalah surat kabar tabloid Bild dengan oplah lebih 3.6 juta per hari dan menjadikan surat kabar tersebut terbesar di Eropa. Surat kabar berskala nasional dan dibaca oleh kalangan pengambil keputusan di bidang politik dan bisnis adalah Suddeutche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Handelsblatt, Sachische Zeitung dan Frankfurzter Rundschau.

Surat kabar mingguan yang cukup penting dalam membentuk opini adalah Die Zeit, Die Woche, Rheinischer Merkur, Der Spiegel, Focus, dan Stern.

Dari segi keuangan media cetak menghadapi permasalahan serius mengingat semakin berkurangnya kalangan muda yang membaca surat kabar, sehingga mengakibatkan pendapatan dari iklan semakin menurun. Golongan tersebut cenderung menggunakan internet untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Diperkirakan sekitar lebih dari 47 juta penduduk Jerman (berumur lebih dari 10 tahun) pada saat ini mencari berbagai informasi yang diperlukan secara on-line.

3. Televisi

TV saluran umum menyiarkan dari 12 stasiun nasional dan 9 stasiun regional dan sebagian besar diantaranya dapat diterima melalui kabel dan satelit, serta 3 stasiun trans-nasional : Deutchewelle, Arte dan 3sat.

Di Jerman terdapat 9 badan siaran televisi publik, dibagi menurut negara bagian federal, dan berkoordinasi melalui ARD Arbeitsgemeinschaft der offenliicht-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutchland (Association of Public Broadcasting Corporation in the Federal Republic of Germany). Mereka secara bersama-sama bertanggung jawab atas program televisi Erstes Deutches Fernsehen (saluran televisi Jerman pertama), yang juga menyiarkan radio. Disamping itu, terdapat juga badan siaran publik TV Zweites Deutches Fernsehen (ZDF), namun tidak menyiarkan radio. Untuk siaran radio yang menyiarkan secara nasional berbagai program informasi dan kebudayaan disiarkan melalui Deutchlandradio. Deutchewelle merupakan satu-satunya radio federal yang bertanggung jawab mengenai siaran kehidupan politik, ekonomi dan kebudayaan Jerman, serta menginformasikan dan memberikan penjelasan mengenai posisi Jerman terhadap berbagai isu – isu luar negeri yang dianggap penting.

PENDIDIKAN, RISET DAN IPTEK

Jerman adalah negara yang penuh dengan ide (’land of ideas`) dimana Pendidikan, Riset dan Ilmu Pengetahuan memainkan peran utama. Menurut pasal 7 UUD (Grundgesetz) Republik Federal Jerman (RFJ), masalah pendidikan di Jerman ditangani oleh negara-negara bagian. Pemerintah pusat RFJ hanya mengatur pedomannya, misalnya di bidang pendidikan tinggi (Hochschulrahmengesetz). Pada hakekatnya, sistem pendidikan di negara-negara bagian RFJ hampir sama. Untuk tetap menjaga kesamaan kualitas di bidang pendidikan umum termasuk liburan sekolah, menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan negara bagian membentuk organisasi bersama, yang disebut Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kultusminister- konferenz, KMK). Tugas KMK antara lain adalah menetapkan mutu kualitas pendidikan, baik di pendidikan umum maupun pendidikan tinggi. Tema-tema lainnya yang diutamakan adalah pendirian kursus bachelor dan master, kualifikasi/akreditasi jurusan baru, pendidikan lanjutan ilmuwan dan sebagainya.

Pendidikan sekolah di Jerman berdasarkan pada 9 tahun wajib belajar untuk semua anak dan tanpa biaya untuk sekolah-sekolah pemerintah. Pada umur 6 tahun anak-anak wajib mengikuti sekolah primer untuk 4 tahun sebelum meneruskan ke berbagai variasi sekolah sekunder. Pada pendidikan tersier, siswa dapat memilih dari 383 institusi pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh negara bagian. Saat ini sekitar 2 juta generasi muda yang mengikuti pendidikan di sekolah dimana lebih dari sepertiganya melanjutkan pada pendidikan tersier dan rasio ini terus bertambah.

Universitas Jerman terbagi dengan universitas klasik ditujukan untuk ilmu-ilmu pengetahuan dasar dan mencakup semua bidang spektrum dan Technical University (TU) menfokuskan diri pada enjinering dan ilmu-ilmu alam. TU mempunyai reputasi yang mendorong majunya engineering know-how Jerman dan sangat populer diantara mahasiswa-mahasiswa asing.

Mulai tahun 1960an, terdapat instusi khusus yang disebut dengan University of Applied Science (Fachhochschule/FH) atau sering dikenal sebagai akademi kejuruan, karena kurikulumnya lebih berorientasi pada praktek. Terdapat sekitar 176 University of Applied Sciences di Jerman dengan fokus pada aplikasi dan kebutuhan industri.
Jerman adalah salah satu negara di dunia yang menjadi tempat tujuan studi oleh mahasiswa-mahasiswa asing, dan menjadi penghubung (hub) dari ujung tombak (cutting-edge) riset-riset internasional, termasuk sumber-sumber yang konstan dari paten-paten terbaru. Berbagai pemikir terkenal Jerman, seperti Humboldt, Einstein, Hegel dan Planck meletakkan dasar-dasar untuk reputasi Jermans sebagai tanah dari pelajar (land of scholars) and sebagai ’negara yang terdiri dari pemikir dan penyair’. Pada awal abad ke 20, sekitar satu pertiga dari pemenang hadiah Nobel diperoleh oleh ilmuwan Jerman. Inovasi-inovasi mereka telah mengubah dunia seperti misalnya teori relativitas dan fusi nuklir, penemuan bakteri tuberkulosis atau X-rays. Dari total sejumlah 78 pemenang hadiah Nobel dari Jerman sampai saat ini, 67 diantaranya diberikan pada bidang ilmu pengetahuan alam atau kedokteran. Pemenang hadiah Nobel pertama tahun 1901 diberikan pada Wilhelm Conrad Röntgen

Universitas tertua di Jerman adalah Universitas Heidelberg, yang didirikan tahun 1386, universitas terbesar adalah Universitas Köln dengan 45.600 mahasiswa, universitas yang paling menarik untuk riset internasional adalah Universitas Bayreuth, sedangkan universitas dengan aktivitas riset paling besar adalah TU München.

Dari sekitar 2,73 juta mahasiswa di dunia yang studi di perguruan tinggi asing, Jerman adalah negara ke 3 (9,5%) yang menjadi tujuan studi, setelah Amerika (21,6%), dan Inggeris (11,7%). Berdasarkan urutan jumlah mahasiswa asing dari Asia yang studi di Jerman, maka urutannya adalah Cina (± 25.000 mhs.), Korea Selatan (± 5.000 mhs.), Vietnam (± 3.600 mhs.), India (± 3.500 mhs.), Indonesia (± 2.400 mhs.),

Dalam hal paten, dari total sejumlah 135.183 pendaftaran paten di European Pattents Office pada tahun 2006, maka Jerman adalah yang tertinggi dalam hal pendaftaran paten yaitu sejumlah 24.867 paten.

Dalam menghadapi globalisasi, berbagai inisiatif telah dilakukan dengan berbagai bentuk reformasi dibidang pendidikan tinggi. Tujuannya adalah memperkuat riset dan pengajaran untuk menghadapi persaingan internasional yang makin tajam dan mengklaim posisi utama Jerman. Salah satu yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Proyek ‘Gagasan Unggulan’ (Exzellenzinitiative) yang dimulai pada bulan Oktober 2006 dan diharapkan akan diperpanjang sampai tahun 2012. Sampai dengan tahun 2008, pemerintah federal dan negara bagian telah menyuntikkan dana sebesar 1,9 milyar Euro. Pada periode ini, 39 sekolah Pasca Sarjana (Graduiertenschulen), 37 Kelompok Unggulan (Exzellenzcluster) dan 9 Konsep Masa Depan (Zukunftskonzepte) telah didanai oleh proyek ini. Konsep Masa Depan merupakan program dengan dana terbesar dan terpenting karena menghasilkan universitas elite. Dalam pertemuan bidang pendidikan antara pemimpin-pemimpin negara bagian dan pemerintah federal pada bulan Oktober 2008 telah disepakati untuk melanjutkan proyek ‘Gagasan Unggulan’ ini.

Riset di Luar Universitas

Riset ujung tombak juga dilaksanakan di ratusan institusi riset di Jerman, yang dikelompokkan dalam organisasi-organisasi besar seperti Max Planck Society, Helmholtz Association, Fraunhofer Gesellschaft, dan Leibnitz Association. Max Planck Society didirikan pada tahun 1948, terdiri dari 78 Max Planck Institute (MPI) dan ilmuwan-ilmuwannya telah memenangkan 17 hadiah Nobel. Society ini mempunyai dana riset per tahun sekitar 1,7 milyar Euro. Fraunhofer Gesellschaft banyak melakukan riset-riset aplikatif dan mempunyai sekitar 80 fasilitas riset dengan dana riset total per tahun sekitar 1,2 Milyar Euro. Leibnitz Association mempunyai anggota 83 institusi dan melakukan riset-riset dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan hayati, termasuk ilmu sosial, ekonomi dan kemanusiaan. Asosiasi ini mempunyai dana riset per tahun sekitar 1,1 milyar Euro. Helmholtz Association mempunyai 15 fasilitias riset high-tech diseluruh Jerman, yang rata-rata sangat besar dan sangat mahal serta dikenal secara internasional. Asosiasi ini mempunyai dana riset per tahun mencapai 2,3 milyar Euro.

Dana total yang disediakan oleh pemerintah federal Jerman untuk Riset dan Inovasi pada tahun 2008 berjumlah 11,2 Milyar Euro, yang merupakan peningkatan sebesar 24% dari tahun 2005. Pada tahun 2010 direncanakan 3% dari GDP akan dialokasikan untuk Riset dan Pengembangan / R&D (2,5% pada tahun 2005). Selain itu, biaya untuk institusi riset akan dinaikkan sebesar 3% setiap tahun mulai 2010 dan sekitar 6 Milyar Euro akan diinvestasikan dalam bidang teknologi nano, bio dan informasi.