Pemerintah RI menetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973 untuk membantu Presiden RI dalam memformulasikan kebijakan nasional untuk investasi. Badan ini juga bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengajuan izin, kontrol dan evaluasi terhadap investasi. Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – BKPMD) dan badan terkait lainnya, badan ini juga mengambil alih pengawasan terhadap proyek-proyek investasi, dan memberikan usulan-usulan terhadap penyelesaian kesulitan yang dihadapi selama periode implementasi.

1.Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Ibu Kota : Banda Aceh; Populasi:4,010,865, Luas: 57,365.57 sq km
Komoditi pokok: minyak bumi, gas alam, semen, pupuk, olifen, kayu rotan, minyak kelapa sawit, kopi dan tembakau.

2.Sumatera Utara
Ibu kota: Medan; Populasi: 11.476.272
Luas: 71.680 km²
Komoditi pokok: minyak bumi, karet, minyak kelapa sawit, coklat, kopi, tembakau, rokok, mebel, keranjang, sulaman, dan anyaman.