Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin

Pembicaraan tentang bagaimana ARF harus melangkah ke fase preventive diplomacy (PD) merupakan bahasan hangat dalam ARF Workshop on Confidence Building Measures & Preventive Diplomacy (CBMs & PD) in Asia and Europe di Berlin, 12-14 Maret 2008. Dengan mengacu pada pengalaman yang ada pada OSCE, maka pertemuan menggarisbawahi bahwa langkah menuju PD harus dipersiapkan dengan baik melalui pematangan serangkaian konsep yang terkait.

Workshop yang diprakarsai dan dipimpin oleh Indonesia dan Jerman itu dimaksudkan sebagai wahana tukar pengalaman tentang best practices mengenai CBMs & PD di kawasan Asia dan Eropa. Dari kegiatan ini diharapkan muncul rekomendasi guna implementasi CBMs & PD secara lebih efektif dengan cara melakukan evaluasi terhadap model yang diterapkan di Eropa dan Asia. Delegasi RI dipimpin oleh Ibnu Hadi, Direktur KIK Aspasaf Deplu.

Berdasarkan studi yang dilakukannya, CSCAP menekankan bahwa ARF pada dasarnya telah memiliki elemen-elemen yang dibutuhkan (EEPG, ARF Unit, FoC, ASO) untuk dapat melangkah pada fase PD. Namun demikian, karena masih banyaknya isu sensitif di ARF, disarankan agar PD lebih banyak berupa kegiatan yang terkait dengan non-traditional issues. Selain itu, untuk mendukung kegiatan PD, struktur ARF harus lebih diperkuat dan kegiatan yang sudah baik seperti ASO harus diberi warna yang lebih jelas arahnya. Diusulkan juga pembentukan ARF Sekretariat yang dilengkapi dengan pejabat Sekjen ARF. Hal lain yang digarisbawahi adalah perlunya negara partisipan ARF mengubah ”mindset & paradigma” dalam menyikapi perkembangan zaman.

Lebih lanjut, CPF Luhulima dari CSIS berpendapat bahwa konsep PD di dalam ASEAN masih erat terkait dengan TAC 1976, mengedepankan informal approach untuk menyelesaikan masalah serta menghindari solusi model “Barat”. Mengingat masyarakat ASEAN saat ini sedang mencari keseimbangan baru antara state sovereignty dan hak asasi manusia, maka perkembangan perubahan paradigma ini hendaknya dapat diterapkan pula pada ARF. Menuju ASEAN Community 2015, ASEAN dan ARF harus melakukan berbagai “lompatan” (bukan lagi langkah) antisipatif terhadap berbagai kemungkinan konflik yang terjadi baik antar negara maupun antara negara dan rakyatnya.

Pada umumnya, peserta workshop berpendapat bahwa ARF perlu belajar dari OSCE khususnya dalam hal norm building sehingga semua kegiatannya terwadahi dalam kerangka hukum yang jelas. Selain itu, untuk memulai transparansi dalam bidang militer, terdapat usulan agar elemen-elemen dalam ASO dibakukan sesuai kebutuhan. Selain itu, konsep kedaulatan negara dan intervensi hendaknya tidak dipahami secara kaku agar masalah hak asasi manusia dapat dikembangkan. Berdasarkan pengalaman Jerman, melepaskan sebagian kedaulatan untuk kepentingan bersama bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar.

Di sisi lain, CBMs & PD (bidang militer) di Eropa lebih banyak dilakukan oleh sebuah organisasi yang dinamakan Organization for Security & Cooperation in Europe (OSCE). Dari 56 negara partisipan OSCE, terdapat negara-negara yang berada di luar wilayah Eropa yang ditetapkan dalam Vienna Document 1999, seperti Amerika, Rusia dan Kanada. Dengan anggaran yang mencapai 180 juta euro dalam setahun, OSCE mampu mengoperasikan Conflict Prevention Centre (CPC), Forum for Security Cooperation (FSC), Sekretariat di Wina serta FSC Support Unit

Melalui pendekatan politik militer, OSCE menyediakan mekanisme bagi negara partisipan untuk melakukan inspeksi, evaluasi dan penilaian alutsista negara partisipan lainnya dengan tujuan utama untuk mengurangi ketegangan, tercapainya transparansi serta meningkatkan prediksi. Dalam menangani konflik, OSCE memiliki mekanisme yang terkait dengan early warning, conflict prevention, crisis management dan post conflict rehabilitation.

OSCE tidak memiliki keterkaitan dengan isu penguasaan persenjataan secara langsung, tetapi terlibat dalam berbagai kegiatan politik-militer, mulai dari CBMs yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kepercayaan antar negara partisipan hingga menyediakan bantuan dalam pemusnahan aneka senjata. Setiap negara diwajibkan untuk membuat laporan tahunan tentang penguasaan alutsista yang dimilikinya. Sedangkan inspeksi antar partisipan dilakukan berdasarkan secara bilateral. Jerman sebagai salah satu negara partisipan misalnya, dalam satu tahun (2007) melakukan inspeksi sebanyak 84 kali, evaluasi 36 kali dan kontak empat kali.

Pemaparan tentang peranan politik militer OSCE yang terstruktur dengan baik telah memberikan inspirasi para peserta workshop bahwa ARF hendaknya dapat mengikuti jejaknya (norms building and organization). Meskipun demikian, medan permasalahan yang dihadapi di Eropa dan di Asia sangat berbeda sehingga pendekatan yang dilakukan harus bersifat “tailor made”. Kedua wilayah dengan caranya masing-masing telah menunjukkan keberhasilannya.

Untuk meningkatkan rasa saling percaya antar angkatan bersenjata di negara-negara ARF, dirasakan perlunya suatu terobosan kegiatan baru melalui ARF Review serta lebih memberi makna atas kegiatan yang ada (Defense Officials’ Dialogue & Annual Security Outlook). Dengan demikian maka kesan talk shop pada ARF dapat dihindari. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 26 negara peserta ARF kecuali PNG, OSCE, CSCAP, CSIS tersebut, Ibnu Hadi, Direktur KIK Aspasaf berkeyakinan, tukar pengalaman dan best practices mengenai CBMs dan PD antara OSCE dan ARF kali ini akan memberikan tambahan amunisi bagi peningkatan keamanan kawasan masing-masing ”Sekaligus memberikan input penting bagi arah masa depan ARF,” ujarnya.