8 Januari 2008

PERNYATAAN PERS TAHUNAN
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kilas Balik 2007 dan Proyeksi 2008


Jakarta, 8 Januari 2008

DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1. Tahun 2007 merupakan tahun yang sibuk bagi kiprah diplomasi Indonesia. Dimulai pada Januari 2007 ketika Indonesia mulai menduduki posisi keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan diakhiri oleh Konperensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali pada Desember 2007.

2. Di antara bulan-bulan itu, diplomasi bilateral, diplomasi regional, dan diplomasi multilateral-global secara dinamis telah berkiprah sebagai bagian dari new activism hubungan dan politik luar negeri Indonesia di era Reformasi. Hasil Reformasi dan perkembangan situasi di dalam negeri, serta perkembangan situasi internasional dan kawasan, telah memungkinkan keleluasaan kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ke segala penjuru.

(Situasi Global dan Regional)

3. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2007 dunia secara umum mengalami situasi yang lebih baik. Di bidang politik dan keamanan, konflik-konflik besar cenderung menyusut; walaupun ketegangan dan kekerasan seperti di Irak dan Afghanistan terus berlangsung.

4. Masalah proliferasi senjata pemusnah massal, khususnya isu nuklir Korea Utara dan Iran, telah meningkatkan ketegangan dalam politik internasional. Keberhasilan Six Party Talks dalam mendorong denuklirisasi Korea Utara pada Februari 2007 telah menggencarkan upaya internasional mencari solusi atas isu nuklir Iran—yang pada akhirnya telah mencegah terjadinya konflik militer terbuka.

5. Konflik Arab–Israel cenderung mereda dibandingkan dengan konflik militer terbuka yang terjadi pada tahun sebelumnya. Perkembangan ini telah membuka peluang bagi upaya menghidupkan kembali proses perdamaian, yang berujung pada diselenggarakannya Konperensi Annapolis pada bulan November 2007.

6. Pada pihak lain, konflik-konflik internal di berbagai negara pada pertengahan pertama tahun 2007 terutama di Afrika—seperti Darfur di Sudan, Congo, dan Sierra Leone—telah memuncak. Upaya Uni Afrika bersama PBB telah berhasil meredam konflik-konflik tersebut, walaupun belum dapat menyelesaikannya secara tuntas.

7. Situasi kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur relatif aman dan damai dengan tidak adanya konflik terbuka antar-negara. Ketegangan politik yang berkaitan dengan isu demokrasi dan HAM terjadi di Myanmar. Proses integrasi regional telah berkembang sangat dinamis.

8. Pada sebagian besar 2007, ekonomi dunia cenderung menguat. Namun, pada penghujung tahun, perekonomian global tumbuh melamban—yang dipicu oleh skandal subprime mortgage di Amerika Serikat dan melambungnya harga minyak mentah hingga USD 100 per barrel. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi itu akan mempunyai implikasi menurunnya volume perdagangan dunia serta melambannya laju pertumbuhan harga beberapa komoditi.

9. Walaupun perkembangan itu telah mengakibatkan guncangan pada pasar modal, tetapi tidak terlalu besar pengaruhnya pada situasi ekonomi di kawasan Asia Timur termasuk Indonesia. Sebaliknya, beberapa negara Asia telah menjadi penyelamat dalam mengatasi krisis subprime mortgage. Asia Tenggara dan Asia Timur tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata dunia. Di ASEAN, Vietnam telah tumbuh dengan 8,4%, Singapura 7,7%, Indonesia 6,3%, Malaysia 6% dan Thailand 4,5%.

(Perkembangan Domestik)

10. Kita patut bersyukur karena situasi dalam negeri di bidang politik dan keamanan pada tahun 2007 relatif stabil. Institusi-institusi demokrasi terus menguat, yang akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Penyelenggaraan ratusan pemilu langsung di daerah-daerah telah berlangsung aman dan demokratis. Situasi konflik di beberapa daerah telah dapat diredam dan diatasi. Menyusul MOU 2005, perdamaian di Aceh semakin mantap. Krisis di Poso praktis telah diatasi dan kehidupan masyarakat telah dipulihkan.

11. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya mengatasi ancaman dan bahaya terorisme telah menunjukkan hasil. Pada tahun 2007, praktis tidak ada serangan teror. Namun demikian, dari sisi human security, kerap terjadinya bencana alam di berbagai tempat di Indonesia dan bencana buatan manusia—terutama keselamatan transportasi publik—telah menjadi sumber keprihatinan bagi kita sendiri maupun masyarakat internasional.

12. Di bidang ekonomi, pada tahun 2007 Indonesia telah tumbuh 6,3%; yang merupakan kelanjutan dari trend pertumbuhan yang meningkat sejak 2001. Selain itu, tingkat inflasi relatif terkendali (6,5%), investasi asing dan domestik meningkat (naik 144%), nilai tukar mata uang terjaga stabilitasnya pada kisaran yang kondusif bagi pelaku ekonomi, dan cadangan devisa mencapai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia (lebih dari 57 milyar USD) dan terus meningkat.

13. Kemajuan di berbagai bidang yang diraih Indonesia sejak Reformasi digulirkan — dan apresiasi masyarakat internasional terhadap kemajuan yang dicapai tersebut — telah memungkinkan diplomasi Indonesia berkiprah lebih leluasa dalam pergaulan antar bangsa. Sebaliknya, raihan-raihan diplomasi telah memberikan kontribusi bagi pencapaian agenda-agenda domestik Kabinet Indonesia Bersatu. Masih merupakan tantangan, bagaimana menterjemahkan kedekatan politik yang telah dibangun dengan negara-negara lain menjadi peluang kerjasama nyata di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.

II. KINERJA POLITIK LUAR NEGERI 2007

(Bilateral)

14. Hubungan dengan negara-negara tetangga terdekat, baik negara anggota ASEAN, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia, secara umum berlangsung baik. Guliran proses integrasi regional seperti ASEAN dan masyarakat Asia Timur telah ikut memperkuat jalinan hubungan bilateral tersebut. Harus diakui, terdapat masalah-masalah yang harus diatasi dalam hubungan bilateral dengan Singapura dan Malaysia. Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat emosi publik yang menyulitkan—walaupun pada tingkat pemerintah terdapat komunikasi yang baik untuk dapat menyelesaikan masalah.

15. Hasil pemilihan umum di Timor Leste, Papua Nugini dan Australia telah menampilkan pemerintahan baru yang memberikan prospek positif terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia. Terpilihnya Presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao diharapkan akan dapat memperkuat trend ke arah hubungan bertetangga baik yang rekonsiliatif dan berorientasi ke depan.

16. Hubungan Indonesia – Australia yang positif dalam lima tahun terakhir akan memperoleh momentum baru dengan tampilnya pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Kevin Rudd. Penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerjasama Keamanan Indonesia - Australia (Lombok Treaty), November 2006, yang telah diratifikasi pada akhir tahun lalu, merupakan pilar penting yang dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

17. Sementara itu, terpilihnya kembali Perdana Menteri Michael Somare di Papua Nugini juga akan semakin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia serta kondusif bagi pelaksanaan otonomi khusus Papua dan program repatriasi WNI asal Papua dari Papua Nugini.

18. Hubungan bilateral dengan negara-negara kunci di Asia Timur seperti Jepang, China, Korea Selatan dan India semakin erat. Bangunan strategic/comprehensive partnerships dengan negara-negara itu yang diraih pada tahun-tahun sebelumnya telah diterjemahkan dalam berbagai plan of actions yang memungkinkan peningkatan hubungan perdagangan dan investasi, disamping politik dan keamanan.

19. Pertumbuhan ekonomi China yang cepat telah membuka peluang bagi peningkatan hubungan perdagangan Indonesia – China yang pada tahun lalu mencapai USD 20 milyar. Besar kemungkinan nilai perdagangan Indonesia – China dapat mencapai USD 30 milyar pada tahun 2010. Perampungan perundingan mengenai perjanjian ekstradisi dengan China yang cepat pada tahun lalu, merupakan salah satu wujud kedekatan hubungan antara kedua negara.

20. Pergantian pemerintahan yang kerap terjadi di Jepang tidak mempengaruhi banyak kedekatan hubungan bilateral Indonesia – Jepang. Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) yang telah ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2007, merupakan pilar hubungan ekonomi yang penting ke depan. Terpilihnya Perdana Menteri Fukuda memberikan harapan bagi peningkatan hubungan tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

21. Pertemuan ke-3 Komisi Bersama Tingkat Menlu Indonesia – India di Jakarta pada bulan Juni 2007 telah mengkaji peluang-peluang untuk meningkatkan hubungan kedua negara di berbagai bidang, berdasarkan Kemitraan Baru Strategis yang ditandatangani pada tahun 2005. Kita mencatat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi India yang pesat dalam lima tahun terakhir ini, total perdagangan Indonesia-India mencapai peningkatan yang cukup signifikan: dari USD 3,9 milyar (2005) menjadi USD 4,2 milyar (2006) dan ditargetkan mencapai USD 10 milyar pada tahun 2010.

22. Dengan Korea Selatan, telah terjadi saling kunjung pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan pada dua tahun terakhir. Pada waktu kunjungan Presiden Yudhoyono ke Korea Selatan pada bulan Juli 2007, telah disahkan rekomendasi eminent persons group mengenai plan of actions di berbagai bidang, sebagai penjabaran dari strategic partnership yang ditandatangani pada tahun 2006. Salah satunya adalah kerjasama di bidang reforestrasi di Kalimantan, sebagai bagian dari kerjasama nyata untuk menanggulangi perubahan iklim.

23. Konflik Arab-Israel merupakan isu yang emosional dalam hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Indonesia konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka di tanahnya sendiri, hidup berdampingan secara aman dan damai dengan Israel. Karena itu, Indonesia terus berupaya memberikan kontribusi ke arah itu—baik dalam penyelesaian konflik maupun bantuan memperkuat kapasitas pemerintahan Palestina.

24. Indonesia juga mendorong persatuan bangsa Palestina melalui rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Dalam kunjungannya ke Indonesia bulan Oktober 2007, Presiden Mahmoud Abbas telah mengulangi usulannya agar Indonesia berpartisipasi pada Konperensi Annapolis 27 November 2007 tentang Timur Tengah serta menyambut baik rencana Indonesia menyelenggarakan Konperensi Asia Afrika untuk peningkatan kapasitas Palestina pada pertengahan pertama tahun 2008. Indonesia juga berpartisipasi dalam Konperensi Donor untuk Palestina di Paris, Desember 2007, dan telah menyampaikan pledge bantuan sebesar USD 1 juta.

25. Kunjungan Presiden Yudhoyono pada tahun 2006 ke beberapa negara Timur Tengah (Saudi Arabia, Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab) telah mendekatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Masih merupakan tantangan untuk menterjemahkan kedekatan politik ini menjadi peluang kerjasama konkrit di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Dengan Qatar, telah ditandatangani Joint Investment Fund dengan modal awal sebesar USD 1 milyar.

26. Dengan Afrika, upaya untuk melanjutkan dan menjabarkan NAASP melalui kerjasama nyata di berbagai bidang terus dilakukan walaupun sempat menemui kesulitan karena adanya masalah konflik Sahara Barat. Di antara program-program kerjasama teknik Asia-Afrika yang telah dilaksanakan tahun lalu meliputi bidang HAKI, perubahan iklim, teknologi satelit, dan perdagangan internasional. Secara bilateral, Indonesia juga memberikan kerjasama teknik di bidang pertanian dan perikanan kepada beberapa negara Afrika.

27. Perkembangan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang antara lain ditandai dengan dirampungkannya Partnership and Cooperation Agreement. Dalam Dialog Indonesia – Uni Eropa pada bulan Maret 2007 di Berlin juga telah disepakati adanya peningkatan dialog politik Indonesia –Uni Eropa yang merupakan pengakuan Uni Eropa mengenai pentingnya Indonesia. Meskipun demikian, pengembangan kerjasama lebih lanjut telah menghadapi hambatan dengan adanya keputusan Uni Eropa pada bulan Juli 2007 yang melarang maskapai penerbangan Indonesia terbang ke wilayah udara Uni Eropa karena alasan teknis keselamatan penerbangan. Pada bulan Nopember 2007 larangan ini tetap dilanjutkan meskipun Pemerintah Indonesia telah serius melakukan langkah-langkah perbaikan, sehingga Indonesia berpandangan keputusan Uni Eropa tersebut tidak sesuai dengan semangat kemitraan yang sedang dikembangkan oleh kedua belah pihak. Masalah ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga hambatan bagi pengembangan kerjasama kedua belah pihak kedepan dapat segera disingkirkan.

28. Hubungan bilateral Indonesia-Rusia juga terus mengalami peningkatan. Dalam kunjungan Presiden Vladimir V Putin pada bulan September 2007, telah berhasil ditandatangani delapan persetujuan kerjasama di berbagai bidang termasuk pemberian state loan senilai USD 1 milyar untuk pengadaan peralatan militer.

29. Hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat juga diwarnai perkembangan positif, antara lain dengan dikeluarkannya resolusi Senat Amerika Serikat tentang pengakuan atas pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat. Selain itu, Kongres AS juga telah mengeluarkan Resolusi tentang bantuan bagi kerjasama militer Indonesia – Amerika Serikat, yang berjumlah USD 15,7 juta. Amerika Serikat terus menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor dan sumber investasi yang penting bagi Indonesia.

30. Saling kunjung pada tingkat kepala negara/pemerintahan dan Menlu dapat meningkatkan momentum bagi upaya memajukan hubungan bilateral. Intensitas hubungan itu juga tercermin dari komisi-komisi bilateral baik pada tingkat Menlu maupun pejabat tinggi (SOM).

(Regional)

31. Dalam usianya yang ke-40 pada tahun 2007, ASEAN memasuki tahap penting dan bersejarah dengan transformasi dari suatu asosiasi yang longgar (loose association) menjadi suatu komunitas. Pada KTT di Filipina bulan Januari 2007, telah disepakati untuk mempercepat perwujudan Komunitas ASEAN dari rencana semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. Transformasi tersebut juga terefleksikan dalam Piagam ASEAN yang ditandatangani para pemimpin pada KTT di Singapura bulan November 2007.

32. Penguatan kelembagaan ASEAN didukung pula oleh penguatan kerjasama di berbagai bidang, seperti Deklarasi mengenai Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN pada KTT Singapura. Rencana kerja strategis jangka pendek, menengah dan panjang sampai tahun 2015 menuju integrasi ekonomi yang menjadikan ASEAN sebagai basis produksi tunggal dan lintas bebas atas barang dan jasa, investasi, modal dan orang dalam suatu kawasan ekonomi dengan daya saing tinggi.

33. Di bidang hukum dan HAM, antara lain pada KTT ke-12 di Filipina telah ditandatangani “Cebu Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers” dan “ASEAN Convention on Counter-Terrorism” serta “Mutual Legal Assistance Treaty on Criminal Matters”. Indonesia berkepentingan untuk dapat mengimplementasikan Mutual Legal Assistance Treaty on Criminal Matters yang akan memberikan payung hukum kerjasama lebih efektif penanganan kejahatan lintas batas negara. Indonesia juga telah mengusulkan mengadakan ASEAN Extradition Treaty. Suatu Working Group telah dibentuk untuk mewujudkan rencana tersebut.

34. Mengenai masalah Myanmar, pada KTT ke-13 di Singapura diperjelas posisi ASEAN yang mendukung misi Prof. Ibrahim Gambari sebagai utusan PBB. Indonesia bahkan melihat perlunya ASEAN secara aktif meng-engage Myanmar dalam satu kerangka koordinasi atau kerjasama ASEAN-China-PBB, yang diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi dan perbaikan situasi HAM yang lebih credible.

35. Hingga akhir tahun 2007 ASEAN telah memiliki comprehensive partnership agreements dengan semua negara mitra wicara, termasuk dalam kerangka kerjasama ASEAN Plus Three, dan telah memiliki Plan of Action/Work Plan dengan hampir semua mitra wicaranya. Perkuatan kerjasama dengan para mitra ini merupakan kepentingan Indonesia, yang berkeinginan untuk mendorong ASEAN menjadi salah satu elemen penting dalam proses integrasi kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia Timur.

36. Kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra wicara juga ditandai dengan meningkatnya guliran proses negosiasi mengenai Free Trade Areas (FTAs) seperti ASEAN-China/Jepang/Korea/India/Australia-New Zealand; sebagian diantaranya hampir mendekati penyelesaian. Mengantisipasi kebuntuan putaran Doha Development Agenda pada WTO, yang akan mendorong negara-negara di berbagai kawasan memajukan FTAs, maka guliran proses perundingan FTA yang dilakukan ASEAN dengan mitra wicaranya dapat menjadi suatu cadangan solusi. Sebagai implikasinya, proses ‘building blocks’ ini juga dapat menjurus pada pembentukan FTA di kawasan Asia Timur.

37. Sebagai negara Pasifik, secara geografis dan etnis, Indonesia memberikan perhatian penting dalam hubungan dengan negara-negara anggota Pacific Islands Forum (PIF). Indonesia menjadi mitra dialog PIF sejak tahun 2000. Pada PIF Summit tahun 2007 tidak ada lagi rujukan mengenai situasi di Papua dalam statement PIF. Indonesia telah meningkatkan kerjasama teknik dengan negara-negara pulau anggota PIF di bidang pertanian, seni dan budaya, micro-hydro power, dan micro-financing untuk usaha kecil dan mikro.

38. Memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga di Pasifik, dialog tahunan dengan negara-negara peserta dialog di Pasifik Barat Daya (SWPD)–Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, Australia, New Zealand, Filipina—juga terus berlangsung sejak Oktober 2003. Pada tahun 2007, pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri SWPD telah kembali diselenggarakan di Manila, di sela-sela pertemuan ASEAN.

39. KTT APEC ke-21 di Sydney, Australia, pada bulan September 2007 telah mengangkat isu perubahan iklim sebagai agenda penting. KTT telah memberikan political weight bagi Konperensi Bali mengenai perubahan iklim. KTT juga telah menghasilkan beberapa komitmen penting seperti upaya memperkuat integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik, menurunkan biaya transaksi bisnis sebanyak 5% melalui Trade Facilitation Action Plan tahap 2 dan memberikan dukungan politis yang kuat bagi penyelesaian perundingan DDA di WTO. Langkah-langkah liberalisasi perdagangan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia khususnya dalam peningkatan akses pasar.

40. Indonesia juga memanfaatkan APEC untuk mengatasi bebagai isu yang berdampak pada perekonomian kawasan, antara lain kerjasama Anti-Korupsi, melalui MLA, ekstradisi dan pengembalian asset yang dapat memperkuat upaya memajukan good governance dan pemberantasan korupsi.

41. Forum for East Asia - Latin American Cooperation (FEALAC) merupakan upaya untuk meningkatkan saling pengertian, mendorong interaksi dan dialog antara negara-negara di Asia Timur dengan negara-negara kawasan Amerika Latin, serta menggali potensi kerjasama di berbagai bidang (politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam rangka pengembangan kemitraan baru dan strategis. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri FEALAC ke-3 di Brasilia, Brasil tanggal 22-23 Agustus 2007, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI, Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja Politik, Pendidikan dan Budaya FEALAC periode 2007-2009. Dalam kerangka ini, Menteri Luar Negeri juga telah melakukan rangkaian kunjungan bilateral ke Brazil, Paraguay, Argentina, Chile dan Ekuador.

(Multilateral-Global)

42. Keanggotaan Indonesia di DK PBB dimulai Januari 2007 untuk masa 2 tahun. Pada November 2007, Indonesia mendapatkan giliran untuk menjabat sebagai Presiden DK PBB. Selama Presidensi Indonesia di DK PBB, Indonesia telah mengusung tema besar dalam suatu perdebatan terbuka mengenai peran dan kontribusi organisasi regional dan sub-regional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tema ini mendapat dukungan besar yang ditunjukkan dengan kehadiran Sekjen PBB, wakil-wakil organisasi regional dan sub-regional (Liga Arab, UE, OKI, UA, Collective Security Treaty Organization dan ASEAN). Hasil perdebatan telah memberikan pengakuan atas peran penting organisasi regional dan sub-regional dalam upaya mencegah secara dini konflik di kawasan untuk tidak berkembang menjadi konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

43. Selain itu, Indonesia telah mampu memandu (navigate) dan memberi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan prosedural dan substantif seperti ketika DK membahas isu Eritrea/Ethiopia, masalah penggelaran pasukan PBB di Darfur (Sudan), Somalia, Timur Tengah (Palestina), Lebanon, Myanmar dan Bosnia-Herzegovina, sehingga DK tetap padu dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

44. Isu nuklir Iran dan Korea Utara yang mencuat pada kuartal pertama tahun 2007, telah menimbulkan peningkatan ketegangan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan resolusi tentang kedua masalah tersebut.

45. Posisi prinsip Indonesia adalah mendukung hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, dengan menghormati sepenuhnya NPT dan safeguard agreements yang menjadi tolak ukur atau standard perilaku bagi negara-negara tersebut melalui kerjasama yang transparan dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

46. Indonesia juga mendorong tercapainya solusi damai melalui dialog atas sengketa mengenai isu nuklir tersebut. Karena itu Indonesia mendukung resolusi Dewan Keamanan 1747 yang telah menimbulkan reaksi yang negatif oleh sebagian pihak di dalam negeri. Indonesia meyakini dicapainya penyelesaian isu nuklir Korea Utara melalui Six Party Talks pada bulan Februari 2007 dapat menjadi model bagi penyelesaian permasalahan isu nuklir Iran.

47. Tidak seperti dikhawatirkan sebagian pihak di dalam negeri, selama tahun 2007, isu nuklir Iran tidak diangkat lagi pada agenda Dewan Keamanan. Kerjasama baik yang mulai ditunjukkan oleh Iran, dengan telah dicapainya workplan dengan IAEA pada bulan Agustus 2007, telah ikut menurunkan ketegangan dan membuka peluang lebih baik bagi upaya mencari solusi damai atas masalah itu pada tahun 2008.

48. Konflik sektarian di Irak merupakan isu yang terus mendapat perhatian di DK-PBB dan Indonesia selalu menegaskan pentingnya upaya pemulihan kedaulatan, keamanan dan stabilitas Irak. Terkait dengan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan gagasan solusi yang terdiri dari tiga komponen, yakni: rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai, penarikan mundur pasukan asing secara bertahap dan menggantinya dengan pasukan penyangga dari negara-negara Islam moderat, serta memajukan rehabilitasi dan rekonstruksi Irak.

49. Dalam upaya mendorong rekonsiliasi tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan konperensi internasional antar tokoh Islam (Sunni dan Syiah) di Bogor pada tanggal 3-4 April 2007 yang didukung oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya NU dan Muhammadiyah.

50. Sejak tahun 1957, Indonesia terus menerus selama 50 tahun telah aktif memberikan kontribusinya pada operasi pemeliharaan perdamaian. Di Lebanon Selatan, Indonesia telah menggelar satu batalyon Kontingen Garuda di bawah UNIFIL sejak November 2006. Selain itu, PBB juga meminta penggelaran pasukan wanita TNI untuk memperkuat UNIFIL. Kontingen Garuda sekarang ini juga masih digelar di Congo, Sudan, Liberia, Nepal, dan Georgia. Indonesia juga akan mengirim satu Formed Police Unit (FPU) POLRI ke Darfur, Sudan untuk bergabung dalam UNAMID pada awal 2008.

51. Mengenai isu HAM, guna menunjang kegiatan pemajuan dan perlindungan HAM di dalam negeri, Indonesia telah melakukan serangkaian dialog HAM bilateral, diantaranya dengan Pemerintah Norwegia, Kanada, Swedia, Rusia dan Jepang. Sebagai wujud keterbukaan Indonesia, Pemerintah Indonesia pada 2007 telah menerima kunjungan Hina Jhilani (Special Rapporteur on Human Rights Defender), Manfred Novak (Special Rapporteur on Torture), dan Komisaris Tinggi HAM PBB Ms. Louise Arbour. Ketiga pejabat PBB di bidang HAM tersebut mengakui kemajuan pesat yang dicapai Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM yang merupakan salah satu pilar penting reformasi.

52. Dalam kaitan ini, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Lokakarya HAM Kawasan Asia Pasifik ke-14 di Bali pada Juli 2007 yang menyepakati Bali Action Plans yangantara lain mengakui pentingnya keterkaitan antara HAM dan kemiskinan ekstrim, serta menyepakati pembahasan diantara pemangku kepentingan di kawasan dalam menanggulangi masalah tersebut.

53. Apresiasi masyarakat internasional terhadap kemajuan yang diraih Indonesia telah memungkinkan Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2009 dengan suara mayoritas yang tinggi.

54. Mengenai isu terorisme, untuk melakukan stocktaking terhadap upaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, pada bulan Februari 2007 Indonesia dan Australia telah mengkosponsori penyelenggaraan Sub-Regional Ministerial Conference on Counter-Terrorism. Konperensi mengakui keberhasilan yang dicapai Indonesia dalam memerangi terorisme dengan menyeimbangkan antara kepentingan keamanan dengan proses hukum dan penghormatan HAM.

55. Isu perubahan iklim yang sesungguhnya bukan merupakan isu baru, telah mencuat menjadi isu global yang menonjol pada tahun 2007. Laporan IPCC dan laporan Nicholas Stern telah memberikan urgensi bagi upaya penanganan yang nyata dan segera untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Konperensi ke-13 Negara-negara Pihak UNFCCC dan Pertemuan ke-3 Negara-negara Pihak pada Kyoto Protocol menjadi tumpuan harapan bagi keberhasilan proses sampai dengan tahun 2009 guna menyiapkan kerangka komitmen baru yang akan menggantikan Kyoto Protocol pada tahun 2012.

56. Konperensi Bali sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian pertemuan sebelumnya yakni Montreal dan Nairobi, dan kemudian sesudah Bali, Polandia dan Denmark. Tetapi, rangkaian pertemuan tingkat tinggi seperti EU Summit, G8, APEC, High Level Meeting SMU-PBB serta ASEAN/East Asia Summit telah memberikan bobot politik dan ekspektasi yang besar agar Bali Conference dapat menghasilkan Bali Road Map yang memetakan prosedur dan mekanisme serta panduan substansi bagi guliran proses selanjutanya sampai dengan 2009.

57. Masalah perubahan iklimbukanlah masalah teknis lingkungan hidup semata, tetapi masalah yang sarat dengan aspek politik dan ekonomi. Karena itu, perundingan di Bali merupakan perundingan yang tidak mudah. Kepemimpinan Indonesia telah berhasil melahirkan Bali Road Map yang merupakan suatu terobosan bagi kebuntuan yang sebelumnya terjadi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Konperensi Bali tentang perubahan iklimmerupakan salah satu puncak tampilan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia. Bahkan tampilan Indonesia selaku tuan rumah Konperensi Bali telah menonjol pada rangkaian summit sebelum Bali. Inisiatif Indonesia mengenai hutan tropis (F-11 dan REDD) dan Corral Triangle juga telah mendapat tempat dalam Konperensi Bali dan karena itu masih akan ada tindak lanjutnya sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap perubahan iklim.

(Diplomasi Publik)

58. Pada tahun 2007, kiprah diplomasi Indonesia telah memperoleh dukungan publik yang semakin luas. Berbagai inisiatif diplomasi publik terus dikembangkan, baik untuk merangkul berbagai komponen masyarakat di dalam negeri sebagai konstituen politik luar negeri maupun untuk membentuk dan meningkatkan citra Indonesia di publik internasional.

59. Dialog-dialog lintas agama yang diprakarsai Indonesia sejak tahun 2004, baik secara bilateral maupun regional dan lintas kawasan, telah memungkinkan terjadinya interaksi berkelanjutan di antara para pemuka agama dari berbagai negara. Pada tahun 2007, dialog lintas agama kawasan Asia Pasifik berlangsung di Selandia Baru sedangkan dalam kerangka ASEM berlangsung di China. Dialog bilateral dilakukan dengan Vatikan dan Kanada. Pada forum-forum tersebut, para pemuka agama telah secara konsisten dan lantang menolak terorisme serta menyerukan toleransi, perdamaian dan kerjasama demi kemanusiaan.

60. Global Inter-Media Dialogue yang diprakarsai Indonesia bersama Norwegia sejak tahun 2006 juga telah dilanjutkan pada tahun 2007. Forum ini telah memungkinkan terjadinya interaksi berkelanjutan di antara para tokoh media dari berbagai negara untuk memajukan kebebasan pers dalam dunia yang multi-kultural serta mendorong peranan media dalam menumbuhkan saling pengertian di antara keragaman kultural. Pada tahun 2008, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah GIMD.

61. Di dalam negeri, berbagai upaya diplomasi publik juga terus dilakukan untuk mengkomunikasikan kebijakan politik luar negeri kepada masyarakat antara lain melalui Annual Lectures di kampus-kampus perguruan tinggi, Foreign Policy Breakfast, situs-web Deplu dan bahkan situs-web untuk anak-anak, serta penerbitan beberapa publikasi berkala. Semua itu dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik atas kebijakan politik luar negeri—syukur kalau diperoleh dukungan masyarakat. Upaya diplomasi publik juga dilakukan untuk isu-isu tematik, seperti misalnya penyelenggaraan Konperensi Anak-Anak Internasional tentang Perubahan Iklim di Surabaya, bekerjasama dengan Tunas Hijau, menjelang Konperensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali.

62. Upaya diplomasi publik juga mulai dilakukan untuk memfasilitasi kerjasama luar negeri oleh pemerintah-pemerintah daerah. Pada tahun 2007 telah diluncurkan program ”Updates from the Region” yang untuk pertama kali menampilkan Propinsi Riau. Pemerintah Propinsi Riau kemudian menyelenggarakan Riau Investment Summit pada bulan November 2007, yang dihadiri oleh sekitar 80 investor asing dan antara lain telah menghasilkan 15 MOU dengan total nilai investasi senilai Rp. 5 triliun.

(Border Diplomacy)

63. Pada dimensi kewilayahan, kejelasan batas wilayah darat dan laut merupakan elemen penting dalam upaya memelihara keutuhan dan kesatuan NKRI. Indonesia berbatasan maritim dengan 10 negara tetangga dan berbatasan darat dengan 3 negara. Perundingan batas maritim sesuai kesepakatan dengan negara-negara yang berbatasan masih terus berlangsung secara berkala. Perundingan penetapan batas maritim dengan Malaysia, Singapura dan Filipina sudah sampai pada tahap yang maju dengan secara konkrit membahas sejumlah opsi garis yang selanjutnya akan dirundingkan pada tahun 2008. Indonesia akan memulai babak baru perundingan batas maritim dengan akan memulai merundingkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam dan Palau pada tahun 2008.

(Perlindungan WNI)

64. Instruksi Presiden No. 06 Tahun 2006 telah mengamanatkan kebijakan Pemerintah untuk melakukan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, fungsi Perwakilan RI dalam perlindungan WNI di luar negeri telah diperkuat antara lain melalui pembentukan wadah Pelayanan Warga (Citizen Service) di Perwakilan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan warga yang cepat, murah dan ramah atas sikap dasar “kepedulian dan keberpihakan”.

65. Menteri Luar Negeri telah meresmikan 6 gugus tugas Pelayanan Warga yang secara simbolik diresmikan tanggal 29 Juli 2007 di KBRI Singapura. 5 perwakilan RI lainnya yaitu KBRI Seoul (Korsel), KBRI Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam), KBRI Amman (Jordania), KBRI Damaskus (Syria), dan KBRI Doha (Qatar). Sebagai contoh, pelayanan warga pada KBRI Kuala Lumpur telah meningkat lebih baik, dari 2 minggu pada 6 bulan lalu diturunkan menjadi 7 hari dan 3 hari, dan sejak bulan lalu sudah dicapai pelayanan paspor dan keimigrasian selesai pada hari yang sama.

66. Dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap WNI, Pemerintah Indonesia juga terus mengupayakan adanya perjanjian mengenai Mandatory Consular Notification (MCN) dengan beberapa negara. Dengan adanya MCN ini nantinya diharapkan upaya perlindungan WNI dapat dilakukan secara lebih cepat karena negara tuan rumah mempunyai kewajiban untuk segera menyampaikan pemberitahuan kepada perwakilan Republik Indonesia jika terdapat warga negara Indonesia yang terlibat dalam masalah hukum di negara tersebut.

III. PROYEKSI 2008

1. Di bidang politik dan keamanan internasional, kecenderungan penurunan ketegangan yang telah berlangsung sejak bulan-bulan terakhir tahun lalu diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2008. Meskipun demikian, belum dapat dipastikan apakah akan muncul solusi final untuk berbagai situasi konflik—terutama di Irak, Afghanistan dan Timur Tengah.

2. Kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, yang dalam beberapa tahun belakangan ini tekun menata integrasi regional, telah menikmati adanya stabilitas relatif dan ketahanan regional—sementara di kawasan-kawasan lain, seperti Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan, berada dalam situasi konflik atau ketegangan berkepanjangan. Namun demikian, keberhasilan integrasi regional di Asia Tenggara dan Asia Timur akan tergantung pula pada upaya pembangunan politik yang dapat mempersempit political gap di antara negara-negara kawasan, termasuk melalui ”shaping and sharing of norms”.

3. Oleh karena itu, langkah-langkah kerjasama konkrit untuk pembangunan politik di kawasan menjadi elemen penting dalam upaya memelihara stabilitas dan tertib kawasan. Dalam kaitan ini, pada tahun 2008 Indonesia akan meluncurkan inisiatif Bali Democracy Forum sebagai ajang dialog antar-pemerintah yang bersifat inklusif. Forum ini dirancang sebagai tempat bertukar pikiran dan pengalaman dalam menjalankan praktek-praktek demokrasi dan good governance serta memperkuat institusi-institusi demokrasi.

4. Masih terkait dengan demokrasi dan good governance, dalam kalender diplomasi tahun 2008, antara lain Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Anti Korupsi (Conference of State Parties to the UN Convention Against Corruption) ke-2 yang akan diselenggarakan di Bali, 28 Januari – 1 Februari. Konferensi ini akan dihadiri oleh 104 negara pihak dan 50 peninjau.

5. Berbagai kemajuan yang telah dicapai setelah 10 tahun Reformasi akan semakin melapangkan keleluasaan kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ke segala penjuru. Meskipun masih banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kemajuan yang telah kita raih serta dukungan dan apresiasi masyarakat internasional akan semakin menumbuhkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa.

6. Dalam kaitan ini, peran aktif Indonesia di dunia internasional akan terus kita tunjukkan melalui kekuatan gagasan, inisiatif, dan dialog. Menjadi harapan kita bersama bahwa momentum 100 tahun kebangkitan nasional Indonesia juga menjadi pendorong bagi upaya mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

IV. BENAH DIRI

7. Sebagai bagian dari upaya benah diri, pimpinan Departemen Luar Negeri terus berupaya menjadikan Deplu sebagai Departemen yang profesional dengan jumlah pegawai yang tetap, namun dengan perbandingan jumlah tenaga profesional yang terus meningkat melebihi jumlah tenaga administratif.

8. Untuk kepentingan tersebut, Deplu terus mengembangkan sistim rekrutmen yang bersih, terbuka, berorientasi pada merit dan mengedepankan kompetensi. Pendekatan ini telah mendapatkan sambutan dari masyarakat yang nampak dari semakin tingginya jumlah pelamar. Sebagai gambaran, pada rekrutmen tahun 2007, terdapat lebih dari 17.000 pelamar untuk mengisi 100 lowongan. Guna merefleksikan kemajemukan, Deplu juga telah menyelenggarakan seleksi penerimaan melalui jalur khusus yang dilaksanakan di 15 universitas negeri yang ada di daerah, khususnya di luar Jawa.

9. Dalam upaya peningkatan SDM tersebut, Departemen Luar Negeri terus meningkatkan kualitas program-program pendidikan dan pelatihan bagi para pejabat dinas luar negeri dan pegawai lainnya melalui diklat fungsional diplomatik berjenjang, diklat non-diplomatik dan diklat struktural. Departemen Luar Negeri juga terus mendorong adanya self-development bagi para pejabat diplomatik khususnya para diplomat muda, guna meningkatkan kompetensinya baik melalui jalur akademis maupun non-akademis di dalam maupun di luar negeri. Upaya peningkatan profesionalisme diplomat tersebut juga dilaksanakan melalui berbagai kerjasama dengan negara-negara lain. Untuk kepentingan ini, hingga tahun 2007, Departemen Luar Negeri telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan 14 negara dan organisasi internasional.

10. Guna mendukung upaya pemerintah menciptakan good governance, Pimpinan Departemen Luar Negeri juga terus meningkatkan pelaksanaan tiga tertib yang meliputi tertib fisik, waktu dan administrasi. Dalam kaitan ini, Deplu antara lain telah merumuskan adanya kode etik diplomat yang dimaksudkan untuk menjunjung tinggi kehormatan profesi, keteladanan sikap dan perilaku diplomat dalam melaksanakan diplomasi.

11. Di bidang administrasi, untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, pada tanggal 27 Juni 2007 Menteri Luar Negeri RI telah meresmikan penerapan aplikasi sistem e-Procurement dalam proses pemilihan penyediaan barang/jasa di lingkungan Departemen Luar Negeri. Tujuan utama aplikasi sistem e-Procurement ini adalah untuk menyediakan pengadaan barang dan jasa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mengoptimalkan belanja barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peruntukkannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, e-Procurement ini dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan internal yang sangat ketat.

V. PENUTUP

12. Di akhir paparan ini, saya ingin menegaskan bahwa kiprah dan raihan diplomasi pada tahun 2007 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda, prioritas dan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu. Departemen Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di luar negeri siap untuk terus bekerja keras dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

13. Sedikit catatan saya bahwa, di tengah keberhasilan kita sebagai tuan rumah Konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali bulan Desember yang lalu, terjadi peristiwa tragis yang dialami oleh 6 orang staf Deplu yang sehari-hari bertugas memfasilitasi para wartawan asing dan nasional. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas ungkapan belasungkawa, simpati dan solidaritas yang telah diberikan kepada Departemen Luar Negeri dan keluarga para almarhum.

14. Akhirnya, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada media massa nasional yang terbit di Jakarta maupun di daerah, yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada Departemen Luar Negeri dalam menyebarluaskan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat mengenai kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

15. Seperti tahun-tahun yang lalu, kali ini Departemen Luar Negeri juga akan memberikan penghargaan Adam Malik Award kepada rekan-rekan media massa. Penghargaan kali ini, sedikit berbeda dengan yang lalu. Untuk itu, mohon dapat diterima dan saya mengucapkan selamat atas keberhasilannya.

Terima kasih.

Sumber : Deplu RI